Tingkatkan Efektivitas Belanja Pemda, Wagub: Birokrasi Keuangan Harus Berkonsep, Money Follow Result

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Era revolusi industri 4.0 telah mendisrupsi persaingan dan kompetensi lama yang tidak lagi relevan, menjadi kompetensi baru yang berbasis digital.

Menjadi motor penggerak menghadapi persaingan itu, birokrasi pemerintahan perlu menata diri menjadi lebih adaptif dan responsif, agar tetap mampu memberikan pelayanan publik dengan prima.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur, Audy Joinaldi membuka Seminar Keuangan Daerah dan Reformasi Birokrasi di Auditorium Gubernuran, Selasa (14/6/2022), yang dihadiri Kepala OPD dan Badan Pengelola Keuangan dari seluruh Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat.

Rilis dari Diskominfotik Sumbar mengutip penjelasan Wagub Audy, bahwa era revolusi industri membawa dampak pada cara kerja pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.

Guna mencegah kebocoran anggaran, meminimalisi inefisiensi serta meningkatkan efektifitas belanja pemerintah, maka setiap OPD harus mereformasi pengelolaan keuangannya.

"Konsep money follow function dan money follow program, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, oleh karena itu, pengarusutamaan penganggaran OPD Pemprov sudah diarahkan,"

"Agar setiap pengeluaran anggaran harus mendukung pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Money follow result," jelas Wagub Audy.

Sejauh ini menurut Wagub, berbagai perubahan yang muncul, menuntut terjadinya otomatisasi pelayanan publik yang memotong rantai birokrasi demi kinerja pemerintah yang lebih baik.

Hal ini tentu membutuhkan birokrasi yang lebih sederhana, sehingga dapat bergerak dengan lincah dan gesit.

"Oleh karena itu, sistem birokrasi kita di Sumatera Barat, perlu mengadopsi penerapan paradigma agile bureaucracy ini agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berbiaya murah serta sangat memihak kepada masyarakat luas," Wagub Audy melanjutkan.

Menanggapi tuntutan itu pula, kata Wagub, Pemprov Sumbar berupaya menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara optimal.

Karena dengan penerapan SPBE, Pemerintah dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Prof Syamsul Maarif, guru besar manajemen perubahan dan inovasi IPB yang hadir sebagai pembicara seminar tersebut berpandangan, mewujudkan kinerja keuangan dan reformasi birokrasi di daerah harus dimulai dari penerapan sistem merit secara baik dalam manajemen SDM pemerintahan.

"Kinerja keuangan pemerintah itu adalah sebagai akibat dari SDM yang baik, sistem birokrasi yang bagus, menghadirkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dengan itu lah maka kinerja keuangan dapat dinilai bagus," terang mantan Sekjen Kementrian Kelautan dan Perikanan itu.

Berkaitan dengan kinerja keuangan Daerah Sumatera Barat itu pula, Prof. Noer Azam Achsani, Ketua Indonesia Economist Association (ISEI) Bogor Raya dari Sekolah Bisnis IPB mengatakan, di sektor ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir, Sumbar memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan.