Reaksi Gubernur Sumbar soal Rendang Babi: Apakah Ada Izinnya? Kenapa Pakai Nama Padang?

TRIBUNPADANG.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi bereaksi atas viralnya rendang babi di media sosial.

Diketahui sebelumnya, olahan rendang babi viral di media sosial Twitter dengan tagar Minang. 

Di dalam perbincangan warganet, terpampang sebuah akun Instagram @babiambo yang menjual berbagai olahan daging babi, termasuk rendang hingga gulai.

Selain itu, netizen lain coba menelusuri via platform media lain, dan ditemukan @babiambo diduga beralamat di Kelapa Gading Jakarta Utara.

Baca juga: Heboh Rendang Babi, Ketua LKAAM Fauzi Bahar: Belum Ada Sejarah Orang Minang Bikin Rendang dari Babi

Baca juga: Terjawab, Ternyata Arief Muhammad Dipanggil Wagub Sumbar Untuk Jadi Duta Nasi Padang

Mahyeldi menegaskan hal ini sangat bertentangan dengan falsafah masyarakat Minangkabau yang berlandaskan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

"Harusnya ini tak boleh terjadi, karena masakan Padang, atau masakan Minang itu identik dengan makanan halal sesuai dengan falsafah dan adatnya yang berlandaskan Islam dan ABS-SBK."

"Seluruh masakan pakai nama Padang itu adalah makanan halal. Itu sudah jelas," tegas gubernur.

"Makanya harus di cek lagi, apakah ada izinnya? Kenapa pakai nama Padang? Apakah orang Padang atau tidak?, ujar Mahyeldi.

Baca juga: Arief Muhammad Bahas soal Tata Cara Makan Nasi Padang, Pakai Tangan atau Sendok?

Gubernur juga sudah meminta melalui Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) yang ada di Jakarta melakukan pengecekan apakah restoran tersebut sudah mempunyai izin dari Dinas atau Sudin Parekraf dan PTSP.

"Pada intinya tidak boleh lagi ada masakan Padang yang non halal, kita harus pastikan masakan Padang itu semuanya halal dan dapat dikonsumsi oleh umat muslim."

"Ke depan harus ada sertifikasi oleh IKM, mana yang asli Padang, mana yang bukan, nanti ada stikernya," tambah Mahyeldi.

Mahyeldi juga merespon terkait keberadaan restoran tersebut yang ada di aplikasi layanan pesan antar.

Pihaknya menyampaikan restoran yang diduga menjual rendang babi itu sudah di hapus dari daftar restoran pada aplikasi layanan pesan antar makanan.

Baca juga: Benarkah Nasi Padang Bisa Cegah Virus Corona? Begini Penjelasan Ahli Gizi RSUP M Djamil Padang

Tekankan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, memberi ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan jaminan produk halal.

Seiring dengan hal tersebut, lanjutnya, Pemda Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020.

"Perda tersebut tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal yang menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan industri halal, dengan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi para pelaku usaha produk halal khususnya pelaku dibidang kuliner, baik usaha makanan dan minuman untuk berpartisipasi melakukan sertifikasi halal," serunya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Suwirpen Suib.

Ia mengatakan, Sumbar identik dengan keislaman masyarakatnya.

Sehingga kalau ada yang mengatakan restoran Padang ada babi itu merupakan bentuk penghinaan kepada masyarakat Sumbar.

"Kita doakan restoran tersebut tidak bertahan lama, dan akan tutup sendiri nantinya."

"Saya harap semoga nantinya tidak ada pihak yang akan meniru restoran tersebut," lanjutnya.

Ia juga mengatakan banyak pihak yang menyesal terkait beredarnya rendang babi yang juga dijual di platform market place tersebut karena memakai unsur Minang.

Kecaman keras juga datang Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar.

Sekretaris Umum LKAAM Sumbar, Jasman Rizal, menyampaikan bahwa masakan Minangkabau ataupun masakan Padang sangat identik dengan makanan halal.

Dengan adanya peristiwa ini, Jasman khawatir akan menurunnya minat konsumen untuk datang ke rumah makan Padang karena peristiwa ini.

Oleh sebab itu, Jasman mendukung penuh apa yang disampaikan gubernur, agar pihak berwenang dan terkait bisa menyelesaikan persoalan ini.

"Saya sangat setuju sekali dan mendukung penuh dengan apa yang disampaikan pak Gubernur, agar ke depan hal ini tidak boleh terulang lagi."

"Harus ada izin yang jelas untuk rumah makan, khususnya rumah makan Padang yang identik dengan makanan halal."

"Sebab jika dibiarkan akan berdampak pada berkurangnya minat orang untuk ke rumah makan Padang."

"Jangan nanti orang akan ragu-ragu makan di restoran Padang."

"Ketua Umum LKAAM Sumbar Fauzi Bahar juga menegaskan akan meminta pertanggungjawaban pemilik restoran tersebut secara hukum ," kata Jasman. (*)