Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar Terima Tuntutan Aksi IMM Se-Sumbar, Maigus: Mulai Ada Semangat Baru

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Setelah tuntuan aksi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Se-Sumatera Barat (Sumbar) diterima oleh wakil ketua komisi I DPRD Sumbar, Maigus Natsir lantas aksi demo mahasiswa pun bubar.

Sebelumnya, aksi massa disertai orasi, Kamis (7/4/2022) mulai pukul 16.20 WIB di depan gerbang gedung DPRD Sumbar, lalu massa aksi IMM Se Sumbar akhirnya bisa masuk dan bertemu dengan anggota komisi I DPRD Sumbar sekitar pukul 17.35 WIB.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Sumbar, Hamzah Jamaris membeberkan kedatangannya ke gedung DPRD Sumbar adalah untuk menyuarakan suara rakyat.

"Kami melihat kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja, sehingga kami berinisiatif tanpa ada yang menunggangi aksi kami hari ini untuk turun ke jalan," kata Hamzah ditemui di tengah orasi.

Dikatakan, maksud dan tujuan mereka mendatangi gedung DPRD yakni untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan daerah Sumbar.

Pihaknya berharap melalui aksi ini tuntutannya bisa tersalurkan pada pemerintah pusat.

"Tuntutan kami yang pertama adalah terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, kelangkaan yang terjadi belakangan banyak menggangu masyarakat," terangnya.

Baik dalam segi ekonomi maupun arus lalu lintas yang sering terhambat oleh antrean yang mengular.

Selain itu, kenaikan harga BBM jenis Pertamax serta gas LPG 3 kg juga jadi sorotan massa aksi.

Tuntutan kedua dari massa aksi adalah melihat kondisi minyak goreng yang harganya naik dan ketersediaan stoknya menipis.

Selanjutnya, massa aksi berharap pemerintah bisa membendung kenaikan harga sembako yang terus melonjak.

IMM Se Sumbar juga menolak wacana penundaan pemilu serta wacana presiden tiga priode.

Menurutnya, wacana tersebut apakah bentuk dari ketidakmampuan partai politik untuk bertarung dan bersaing dengan parpol lain.

Ia bersama masa aksi lainnya berharap tuntutan ini bisa mereka sampaikan pada pemerintah daerah melalui DPRD Sumbar untuk nantinya bisa disampaikan pada pemerintah pusat.

Ia juga menegaskan bahwa aksi ini murni serta hanya membawa kepentingan masyarakat khususnya Sumbar.