Filosofi Memandikan Kuda : Tauladan Penting

Oleh Miko Kamal, Penulis adalah Pemerhati Tata Kelola Kota

ORANG lama pasti mengenal diksi; memandikan kuda atau disingkat dengan, MK. Kuda akan mencebur ke sungai bila tuannya masuk lebih dulu.

Sekaitan diksi MK, kiranya setara filosofi yang berlaku umum dalam kehidupan, dalam semua sektor hingga kini.

Hanya saja, pada saat ini, agaknya MK agak mulai dilupakan.

Misalnya, dia bos. Dia ingin anak buahnya tidak merokok, tapi hidungnya selalu berasap serupa kereta api sedang mendaki Silaiang. Tidak putus-putus.

Mana pula bisa. Tertawaanlah yang akan didapatkannya.

Dia induk semang. Telepon genggamnya lima buah sekali bawa. Lalu dimbau-imbaunya pula anak buahnya hidup tidak berlebihan: hp (handphone) satu saja dan cukup yang sederhana.

• Kaba Cadiak Pandai TribunPadang.com, Miko Kamal : Membangun Jiwa Warga Kota, Solusi Masalah Sampah

Baca juga: Sampah di Pantai Padang, Miko Kamal: Memang Krusial, dan Secara Umum Ada 3 Persoalan

Pasti sakit perut anak buahnya menahan gelak mendengar imbauan induk semangnya itu.

Sejatinya, MK cara terbaik dan sederhana dalam menata kelola kehidupan. Kalau mau budaya buruk jam fleksibel diubah, pejabat yang sedang duduk di pucuk harus memberikan tauladan.

Bila di kertas undangan rapat dimulai pukul 9.00, kepala dinas, wali kota, bupati, gubernur atau presidennya harus sudah mencogok di lokasi acara pukul 8.55. Itu paling lambat. Lebih awal lebih bagus.

Tidak serupa sekarang: pejabat baru muncul di tempat acara bila ruangan sudah terisi penuh.

Atau, sengaja melambat-lambatkan datang agar mendapat salam korona (salam dengan semua jari tangan disatukan rapat di dada) dari seisi ruangan. Padahal jam pembukaan sudah lewat banyak.

MK tidak berlaku di soal jam rapat saja. Di soal lain juga. Sebutlah, misalnya, soal mengurangi sampah plastik.

Gubernur dan wali kota mengeluarkan imbauan: semua rapat-rapat di kantor pemerintah tidak lagi boleh menggunakan air minum dalam kemasan (AMDK).

Tidak ada pilihan, untuk mendukung imbauan itu, di ruangan kerja gubernur dan wali kota harus tidak lagi tersedia AMDK.