Sekdaprov Sumbar Klaim Seluruh ASN Telah Divaksin, Kecuali yang Terkendala Kesehatan

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Hansastri mengklaim semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu sudah divaksinasi.

Lagi pula, Hansastri menegaskan bahwa belumlah menerima laporan kalau ada ASN, yang belum divaksinasi Covid-19. 

"Seingat saya, semua ASN sudah divaksin," ungkap Hansastri, Senin (17/1/2022).

Menurutnya, jika pun ada yang belum divaksin, itu karena ada kendala seperti kendala kesehatan.

"Mungkin ada sebagian kecil itu (belum divaksin) karena kendala kesehatan, waktu di cek oleh vaksinator tidak memenuhi syarat," jelas Hansastri.

Baca juga: Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Sekdaprov Sumbar: Belum Ada Instruksi WFH 

Ia mengimbau seluruh ASN di Sumbar yang memenuhi syarat untuk vaksin, agar mengikuti vaksinasi Covid-19.

Tak hanya ASN saja, ia juga meminta ASN mengajak warga untuk divaksin. 

Ia menyebut, sekarang ini semua ASN Pemprov menggalang warga masyarakat untuk divaksin. 

"Hingga kemarin sudah 8 ribu lebih warga yang diajak ASN untuk vaksinasi. Target kita sampai 22 Januari nanti, 10 ribu lebih warga yang diajak oleh ASN untuk vaksin," tutup Hansastri. 

Baca juga: 2 Ikhtiar Hadapi Pandemi di Sumbar, Sekda Hansastri : Protokol Kesehatan, dan Program Vaksinasi

2 Ikhtiar Hadapi Pandemi

Dilansir TribunPadang.com, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Hansastri mengatakan dua ikhtiar hendaknya dijalankan warga dalam menghadapi pandemi virus Covid-19.

Menurutnya, dua ikhtiar dimaksud yakni menjalankan protokol kesehatan (Prokes), kemudian ikhtiar dari pemerintah yakni melalui program vaksinasi. 

"Mari kita turut mensukseskan dua ikhtiar tersebut," ajak Hansastri saat ditemui di Padang, Senin (17/1/2022).

Baca juga: Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Sekdaprov Sumbar: Belum Ada Instruksi WFH 

Baca juga: Kemenkes Antisipasi Kasus Omicron, Budi Gunadi Sadikin: Perkuat Aspek SDM, Alkes, dan Farmasi

Pihaknya masih belum memberlakukan kebijakan WFH kepada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebab, hingga saat ini lanjutnya belumlah ada instruksi seperti itu dari pemerintah pusat.

"Kalau kebijakan pemerintah pusat berdasakan kajian harus WFH di periode tertentu, tentu kita ikuti," kata Hansastri.

Guna menanggulangi penyebaran penyebaran virus omicron di Indonesia, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau perusahaan kembali menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Apakah akan dilakukan atau tidak, Pemprov Sumbar sifatnya menunggu arahan pusat. 

Karena kebijakan ini sebagai upaya pencegahan perluasan penyebaran Covid-19.

"Tapi sekarang belum. Belum ada perencanaan seperti apanya, karena belum ada arahan tentang itu, jadi kita seperti sekarang saja dulu," terang Hansastri.

Atas nama Pemprov Sumbar, Hansastri mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa Covid-19 belum usai. 

Untuk itu, ia mengajak masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan (prokes) dalam keseharian.

“Mari kita tetap patuhi prokes dan sampaikan juga ke kerabat untuk melakukannya."

"Jaga diri dan orang lain dengan menerapkan prokes,” kata Hansastri.(TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita)