Breaking News:

Desakan agar Presiden Batalkan TWK KPK Datang dari Sumbar, Dinilai Cacat Prosedur dan Langgar HAM

Puluhan massa aksi yang tergabung dalam berbagai elemen menuntut Presiden RI untuk membatalkan tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Puluhan massa aksi yang tergabung dalam berbagai elemen dari mahasiswa, akademisi, praktisi dan elemen masyarakat sipil lainnya menggelar aksi di Kantor Pos Padang, Rabu (29/9/2021). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam berbagai elemen dari mahasiswa, akademisi, praktisi dan elemen masyarakat sipil lainnya menuntut Presiden RI untuk membatalkan tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.

TWK tersebut dinilai cacat prosedur dan melanggar HAM.

Tak hanya itu, massa aksi juga mendesak Jokowi untuk mengangkat 57 pegawai KPK jadi ASN.

Baca juga: Sumbar Raih Emas Pertama di PON Papua 2021, Disumbangkan NSR Yalatif dari Cabor Gantole

Massa aksi menenggarai dari hasil pengawasan Ombudsman RI atas tes TWK terdapat maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan dalam proses pembentukan kebijakan.

"Pelaksanaan TWK itu bermuatan pelecehan dan proses penetapan hasilnya tidak transparan," kata Juru Bicara Aksi Calvin Nanda Permana.

Pihaknya juga menduga bahwa pegawai KPK yang dianggap tidak lolos TWK dan diberhentikan adalah sebentuk upaya penyingkiran terhadap mereka yang dikenal berintegritas, berdedikasi, dan kompeten dalam pemberantasan korupsi.

"Indikasi itu ditunjukkan di ASN melalui adanya profiling lapangan terhadap sejumlah pegawai KPK," sambungnya.

Baca juga: Pengamat Lingkungan Hidup Endang Dewata Ungkap Penyebab Banjir di Padang, Berkurangnya Area Resapan

Atas nama rakyat Sumbar pihaknya menyatakan sikap, mendesak Presiden RI membatalkan pemberhentian 57 pegawai KPK yang dianggap tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan.

Lalu, Presiden RI segera menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) serta rekomendasi Komnas HAM berupa tindakan korektif untuk mengangkat seluruh pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK tersebut.

"Di titik nadir ini, kami rakyat Sumatera Barat menuntut sikap tegas dan berani Presiden RI bukan malah sebaliknya," tegas Calvin.

Ia juga menyampaikan pihaknya tetap mengingat kekecewaan dalam skenario pelemahan KPK dari luar seperti revisi Undang-Undang KPK dua tahun lampau, termasuk dengan ditunjuknya salah seorang pelanggar etik untuk memimpin KPK dan dilanjutkan dengan membiarkan pegawai KPK berintegritas disingkirkan.

"Ini yang akan membuat robohnya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK lahir dari rahim rakyat, kami tegaskan rakyat bersama 57 pegawai KPK yang akan disingkirkan dengan culas," tukas Calvin. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved