Breaking News:

310 Ribu Masyarakat Kurang Mampu di Sumbar Keluar dari DTKS, Gubernur Minta BPJS Lakukan Ini

Gubenur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta BPJS berkoordinasi dengan bupati wali kota untuk memastikan tanggungan kepesertaan masyarakat miskin.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
IST/Biro Adpim Sumbar
Audiensi Direksi BPJS Sumbar dengan Gubernur Mahyeldi di Istana Gubernur, Jumat (24/9/2021). 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - BPJS Wilayah Riau, Kepri, Sumbar dan Jambi memperkirakan jumlah masyarakat kurang mampu di Sumbar yang keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencapai 310 ribu orang.

Gubenur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta BPJS berkoordinasi dengan bupati wali kota untuk memastikan tanggungan kepesertaan masyarakat kurang mampu yang keluar dari DTKS Kementerian Sosial tersebut.

"Data ini basisnya di kelurahan dan nagari karena itu BPJS harus bisa berkoordinasi dengan kabupaten dan kota terkait data masyarakat miskin yang kepesertaannya tidak lagi ditanggung APBN karena telah keluar dari DTKS," katanya saat menerima audiensi direksi BPJS Sumbar di Istana Gubernur,Jumat (24/9/2021).

Ia menyebut akan membantu menfasilitasi agar validasi data tersebut bisa dilakukan supaya tidak ada masyarakat kurang mampu yang tidak tertampung dalam program JKN melalui BPJS Kesehatan.

Baca juga: Kirim 6 Atlet Panjat Tebing Ikut PON Papua 2021, Sumbar akan Berlaga 10 Nomor Pertandingan

"Kita akan bawa wacana ini dalam Rakor Kepala Daerah agar informasinya tersampaikan dan segera bisa diantisipasi," ujarnya.

Mahyeldi menyebut Pemprov Sumbar mendukung upaya agar tidak ada masyarakat kurang mampu yang tidak tertanggung kepesertaan BPJS-nya.

Sementara itu Deputi Direksi BPJS Wilayah Riau, Kepri, Sumbar dan Jambi Eddy Sulistijanto Hadie mengatakan DTKS Kementerian Sosial bersifat dinamis sesuai kondisi.

Ada data yang keluar dan ada data masyarakat kurang mampu yang masuk.

Baca juga: 4 Armada Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Kebakaran Pasar Kambang Pessel, Api Jinak dalam 3 Jam

"Kepesertaan BPJS masyarakat kurang mampu ditanggung melalui APBN berdasarkan DTKS. Kalau ada yang dikeluarkan, otomatis kepesertaannya juga ditangguhkan," ujarnya.

BPJS berharap jangan sampai ada kepesertaan masyarakat kurang mampu itu yang ditangguhkan, salah satu solusi adalah menampung kebutuhan anggaran kepesertaan melalui APBD.

"Ini yang kita sampaikan kepada Gubernur. Intinya agar masyarakat yang datanya telah keluar dari DTKS tetap bisa mendapatkan program jaminan kesehatan," katanya. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved