Sebanyak 2.000 Unit RTLH akan Direhab, Wako Padang Hendri Septa: 200 Unit Dibangun Tahun Ini
Sebanyak 2.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Padang akan mendapatkan bantuan rehab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Penulis: Rima Kurniati | Editor: Mona Triana
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sebanyak 2.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Padang akan mendapatkan bantuan rehab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan sebanyak 200 unit rumah akan dibantu pada 2021.
Sementara sisanya sebanyak 1.800 akan dibantu pada tahun 2022.
Baca juga: Gua Kelelawar Pandayo Jadi Destinasi Wisata Baru di Padang, Hendri Septa: akan Dibuat Jembatan
Baca juga: Wali Kota Padang Hendri Septa Terima Penghargaan Nasional Top Pembina BUMD Award 2021
Hal tersebut dikemukakan saat Wali Kota Padang Hendri Septa bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Kantor Kementerian PUPR Rabu (15/9/2021).
"Alhamdulillah pada hari ini kita bersilaturahmi dengan Pak Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid. Dari pertemuan tersebut, kita mendapat bantuan rehap RTLH sebanyak 2.000 unit," kata Hendri Septa
Menurutnya, rumah tidak layak huni di Kota Padang berjumlah sekitar 9.000 unit.
Baca juga: Pendapatan Daerah Naik 2,7 Persen pada RAPBD 2022, Wako Padang Hendri Septa sebut Maksimal Pajak
Baca juga: Soal Kapastian Belajar Tata Muka di Padang, Hendri Septa Evaluasi Kebijakan Setelah Vaksinasi Siswa
Setelah dilakukan verifikasi terdapat sebanyak 4200 unit yang bisa dibantu.
"Dari 4.200 tersebut sebanyak 2.000 rumah akan kita perioritaskan untuk dibantu karena tanahnya sudah milik sendiri," ungkapnya.
Di kesempatan itu, Hendri Septa juga menyampaikan tentang pengembangan infrastruktur dan kawasan kumuh di Kota Padang.
Baca juga: Wako Hendri Septa Minta PPKM Level IV Tak Diperpanjang, Semua Kelurahan di Padang Sudah Zona Hijau
Baca juga: Walikota Padang Hendri Septa Mengaku Tak Ada Masalah Penentuan Wawako: Serahkan ke DPP PAN
Dalam RPJMD Kota Padang ada sekitar 122 hektar kawasan kumuh di Kota Padang yang tersebar di 22 lokasi.
Sesuai kewenangannya, pemerintah pusat bisa menangani sekitar 15 hektar.
"Untuk itu kita diminta menyiapkan perencanaan untuk pengembangan untuk kawasan kumuh tersebut," tambahnya. (*)
![[FULL] Menakar Power Indonesia di Tengah Siaganya Rudal KHAN di Tengah Sengketa Wilayah, Menguatkah?](https://img.youtube.com/vi/A6IRM8IYsuk/mqdefault.jpg)
