PPKM Padang
Sumbar Dapat Rapor Merah dari Jokowi Selama PPKM Level 4, Gubernur Mahyeldi: Silakan Saja
Mahyeldi menegaskan penilaian tersebut tidak akan mempengaruhi penanganan Covid-19 di Sumbar.
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Presiden Joko Widodo menyoroti tren lonjakan kasus virus Covid-19 di sejumlah provinsi luar Jawa Bali termasuk Provinsi Sumbar.
Presiden meminta Pemerintah Provinsi Sumbar bergerak cepat merespons peningkatan kasus Covid-19 tersebut.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menanggapi soal penilaian rapor merah yang diberikan kepada Sumbar.
Baca juga: PPKM Level 4 di Padang Diperpanjang atau Tidak? Ini Penjelasan Gubernur Sumbar Mahyeldi
Baca juga: Jokowi Soroti Sumbar dan 4 Provinsi Lainnya soal Peningkatan Kasus Covid-19 Selama PPKM
Ia menyampaikan penilaian tersebut sebagai bentuk masukan untuk Pemprov Sumbar.
"Saya kira masalah rapor (merah), silakan saja," kata Mahyeldi, Senin (9/8/2021).
Mahyeldi menegaskan penilaian tersebut tidak akan mempengaruhi penanganan Covid-19 di Sumbar.
Sebab, Sumbar sudah punya Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.
Menurutnya, sejauh ini Sumbar sudah sangat baik dalam penanganan Covid-19.
Lantas ia mempertanyakan indikator penilaian tersebut.
Baca juga: Pemko Padang Minta Warga Tak Adakan Perlombaan 17 Agustus, Hendri Septa: Kita Masih PPKM Level IV
Baca juga: Respon Mahyedi saat Sumbar Dinilai Paling Tak Patuh Prokes: Orang Sudah Bosan Pakai Masker
"Penilaian merah itu apa? Dulu yang melaksanakan PPKM Level 4 empat kota, sekarang hanya satu."
"Apakah yang dilakukan bupati wali kota tidak dinilai sebagai suatu kerja perbaikan. Ini perlu diukur, yang jelas kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan, itu buktinya," sebut Mahyeldi.
Saat sekarang ini, kata Mahyeldi, saatnya memberikan kontribusi terbaik, tidak hanya melihat kekurangan-kekurangan.
Kalau melihat kekurangan, katanya, semua juga punya kekurangan.
"Kalau saat ini secara internasional, beberapa pekan terakhir Indonesia termasuk kasusnya tinggi, kita melihat juga apa yang dari pusat tidak maksimal juga."