Breaking News:

PPKM Darurat

Surat Edaran Mendagri Terbaru: Satpol PP Dilarang Gunakan Kekerasan Saat Penertiban PPKM

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Editor: Emil Mahmud
Istimewa
Ilustrasi: Wali Kota Pariaman Genius Umar (kiri) berfoto bersama Mendagri Tito Karnavian (kanan) seusai rapat koordinasi nasional bersama Presiden RI di Kantor Kemendagri, Rabu (28/4/2021) 

TRIBUNPADANG.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Percepatan Pemberian Vaksin bagi Masyarakat.

SE bernomor 440/3929/SJ tanggal 18 Juli 2021 itu ditujukan kepada kepala daerah mulai dari Gubernur hingga Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.

Satu poinnya menyinggung jajaran Satpol PP dalam melakukan penertiban di masa PPKM.

Pada poin kedua tertulis Mendagri memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis, dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM.

“Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM, penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum,” tulis dalam SE tersebut.

Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban, diminta agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda lain yang terkait.

Baca juga: 19 Provinsi Dapat Teguran dari Mendagri Tito Karnavian, Soal Penyerapan Anggaran Penanganan Pandemi

Baca juga: Soal Penertiban PPKM dan Percepatan Vaksinasi, Mendagri Tito Karnavian Keluarkan Surat Edaran

Pada konferensi pers hari Sabtu (18/7/2021), Mendagri mengatakan telah menelpon Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo usai mendengar kabar tindak arogan yang dilakukan oknum satpol PP di sebuah café yang ada di daerah tersebut.

Tito mengatakan penindakan terhadap oknum satpol PP telah dilakukan hingga dilakukan pencopotan.

Baca juga: Sempat Dikabarkan Habis, Sumatera Barat Dapat Kiriman 30,9 Ribu Dosis Vaksin dari Kemenkes RI

“Kasus di Gowa sudah dilakukan penindakan. Saya juga sudah menelepon kepada Bupati, pak Adnan Yasin Limpo, langsung dicopot dan lain-lain,” kata Mendagri.

Mendagri juga mengingatkan kepada Kepala Satpol (Kasatpol) PP di seluruh daerah agar tidak sampai mengulang kasus yang sama.

Ka Satpol PP juga diminta agar menjaga moril anggotanya masing-masing.

“Kami sudah rapat dengan seluruh kepala daerah, kepada Ka Satpol PP, Dirjen Adwil yang menangani Satpol PP. Kasatpol PP belajar kasus di Gowa agar jangan sampai terulang kasus yang sama. Kemudian menjaga moril anggotanya masing-masing,” kata Mendagri.

“Kami juga menyampaikan penekanan mengenai tata cara penanganan PPKM dalam rangka penegakan hukum oleh Satpol PP,” lanjutnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Surat Edaran Mendagri Terbaru Larang Satpol PP Gunakan Kekerasan Saat Penertiban PPKM

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved