Breaking News:

PPKM Darurat

Langgar Aturan PPKM Darurat, Satpol PP Padang Layangkan Surat Panggilan pada Pemilik Rumah Makan

Hal tersebut dilakukan petugas karena rumah makan ini melanggar tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Padang.

Penulis: Rezi Azwar | Editor: afrizal
Tribun Cirebon
Ilustrasi PPKM Darurat 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rezi Azwar

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Satpol PP Padang melayangkan surat penggilan kepada salah satu pemilik usaha rumah makan di Jalan Dobi Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Rabu (14/07/2021).

Hal tersebut dilakukan petugas karena rumah makan ini melanggar tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Padang.

Kasat Pol PP Padang, Alfiadi, mengatakan hal itu berkaitan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masayarakat berbasis mikro.

Baca juga: UPDATE Corona Sumbar:Tambah 666 Kasus Sudah 58.388 Warga Terinfeksi Covid-19, Padang Terbanyak

Baca juga: 7 Anak dan 1 Orang Tua Terjaring Razia Satpol PP Padang, Dititipkan di LPKS Kasih Ibu Air Dingin

Kata dia, hasil rapat pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Rapat Forkopimda, Pemerintah Kota Padang menetapkan PPKM Darurat terhitung mulai tanggal 12-20 Juli 2021 mendatang.

"Karena rumah makan tersebut telah melanggar salah satu poin, yakni Poin nomor 8 dalam surat edaran tersebut," kata Alfiadi, Rabu (14/7/2021).

Alfiadi mengatakan, pada poin nomor 8 tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan).

"Baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat pembelanjaan atau mall. Saat ini, yang ada hanya layanan makan melalui pesan antar atau dibawa pulang," katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya telah memeriksa surat panggilan kepada pemilik agar datang ke kantor Satpol PP Padang.

"Kita akan mendata dan selanjutnya diproses sesuai aturan. Karena hasil temuan di lapangan ditemukan terjadi pelanggaran prokes pada masa PPKM Darurat," kata Alfiadi.

Alfiadi berharap, masyarakat bekerja sama untuk memutus penyebaran Covid-19 ini dan menyukseskan PPKM Darurat di Kota Padang.(*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved