Breaking News:

Berita Padang Hari Ini

Pemko Padang Awasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos Secara Elektronik, Upaya Transparansi

Pemerintah Kota atau Pemko Padang melalui Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang akan meng

Penulis: Rima Kurniati
Editor: Emil Mahmud
ISTIMEWA
Kepala BPKAD Padang Budi Payan (tengah) dalam satu pertemuan di Pemko Padang baru-baru ini. 

Laporan Wartawan  TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG -  Pemerintah Kota atau Pemko Padang melalui Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang akan mengawasi pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) secara elektronik.

Hal ini dikatakan Kepala BPKAD Kota Padang Budi Payan, di Gedung Serba Guna Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada Jumat (4/6/2021) lalu.

Budi Payan mengatakan, ketentuan ini sudah tertuang pada Peraturan Wali Kota Padang (Perwako) Nomor 34 Tahun 2021 tentang cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan tanggung jawab.

Selanjutnya, monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial, yang disejalankan dengan implementasi sistem informasi pengelolaan hibah dan bansos secara elektronik.

Baca juga: Pemko Padang Tunda Seleksi CPNS/PPPK 2021, Jadwal Menunggu Instruksi Pusat

Baca juga: Di Padang, Menteri KKP Trenggono Sampaikan 3 Terobosan Genjot Pendapatan Negara

"Perwako ini mengamanatkan mulai dari pendaftaran, pengusulan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelapor dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dilaksanakan melalui sistem elektronik secara bertahap," ujar Budi.

Ia menambahkan, sesuai dengan peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maka dengan pengeolaan dana hibah dan bansos secara elektronik akan mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. 

"Disamping itu, akan meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya. 

Ditambahkannya lagi, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai tahun anggaran 2021, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku. 

"Pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang dilakukan secara elektronik, salah satu upaya Pemerintah Kota Padang dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas  dan integritas pengelolaan hibah dan bansos," sebutnya.

Dengan dikembangkan pengelolaan dana hibah dan bansos secara elektronik maka dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan seluruh proses dalam pengelolaan dana hibah dan bansos ini dapat diawasi seluruh  lapisan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris BPKAD Kota Padang Elvira dalam laporannya mengharapkan pengembangan sistem informasi pengelolaan hibah dan bansos ini secara elektronik diharapkan akan membawa dampak yang positif. 

"Pertama dapat memberikan kemudahan kepada penggunan layanan, kedua meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan yang ketiga, pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terintegrasi," ungkapnya. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved