Punya 6 Pengawal TNI/Polri, Wagub Sumbar Disindir Faldo Maldini: Main Presiden-presidenan

TRIBUNPADANG.COM - Wakil Gubernur Audy Joinaldi disindir oleh tokoh milenial Sumatera Barat (Sumbar), Faldo Maldini.

Faldo Maldini yang merupakan Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumbar, menyoroti pengawalan Audy Joinaldi.

Sindiran tersebut disampaikan dalam tulisan yang dibagikan Faldo Maldini di akun Facebooknya, berjudul 'Main Presiden-Presidenan Gaya Wagub Sumbar Audy'.

Pada tulisannya, Faldo menyebut Wagub Sumbar punya enam orang pengawal yang terdiri dari personel TNI dan Polri.

Baca juga: Wagub Sumbar Dijaga 6 Pengawal Pribadi dari TNI/Polri, Lebih Banyak Dibanding Gubernur

"Tanggung sebenarnya, harusnya rekrut juga pengawal dari kejaksaan, KPK, Badan Sandi Negara, dan BPK, agar mewakili kelengkapan dari semua unsur kedinasan," tulisnya.

Faldo juga menyarankan Audy juga mengajukan permintaan kepada Kakanwil Kementerian Agama, untuk dikirim pengawal juga.

"Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah biar selamat dunia dan akhirat. Aamiin ya Rabb," kata Faldo.

Ia mengakui, Audy paham betul, bahkan lebih paham daripadanya, bahwa seorang pejabat harus dapat fasilitas pengawalan.

Baca juga: Sarankan Pesantren Ramadan Digelar Secara Online, Wagub Sumbar: Saya Sampai Dibully Orang

"Masa cuma kepala pemerintahan pusat yang punya Paspampres?"

"Kepala daerah juga harus punya dong. Minimal, mendekati seperti Paspampres KW Supernya Pak Menhan Prabowo Subianto," tulis Faldo.

Faldo juga mengingatkan, bahwa ujian sebenarnya buat seseorang memang ketika dia diberikan kekuasaan.
"Doa kami kepada Allah, jauhkanlah diri kami masing-masing dari sikap semacam itu," tulis Faldo lagi.

Kata Faldo lagi dalam tulisannya, sesungguhnya, pelindung paling maha kuat hanyalah dari Allah SWT.

Baca juga: Positivity Rate Covid-19 Sumbar Naik Jadi 16 Persen, Ini Kata Wagub Audy Joinaldy

"Pak Ustadz Mahyeldi sering mengingatkan kita semua dalam berbagai kesempatan pengajian, bahwa kedamaian hati adalah atas perlindungan Allah," ujarnya.

Sejauh ini, ia tidak tahu sebenarnya bahaya apa yang terburuk akan mengancam Wakil Gubernur.

"Toh kalau Wakil Gubernur kenapa-kenapa pun, keputusan tertinggi berada di tangan Gubernur."