Sitinjau Lauik akan Dibangun Fly Over, Ditargetkan Selesai 2024, Anggarannya Rp 1,28 Triliun

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa melakukan kunjungan ke Sitinjau Lauik, Kota Padang, Kamis (8/4/2021).

Suharso Monoarfa datang bersama rombongan terkait perencanaan pembangunan jembatan layang atau fly over di Sitinjau Lauik.

Suharso Monoarfa mengatakan, fly over di kawasan Sitinjau Lauik ialah salah satu major project atau proyek raksasa nasional.

Baca juga: KRONOLOGI Truk Mundur karena Tak Kuat Mendaki Sitinjau Lauik Padang, Tabrak Mobil di Belakangnya

Rencana pembangunannya juga telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Jadi ada beberapa proyek nasional besar di beberapa daerah, itu yang ingin dipastikan oleh Bappenas, apakah dilangsungkan dan dikerjakan sesuai dengan perencanaan kita," katanya.

Dia berharap semua semua major project itu bisa diselesaikan pada tahun 2024, termasuk proyek nasional yang ada di Sumbar.

Baca juga: Truk Mendadak Mundur di Pendakian Panorama II Sitinjau Lauik Kota Padang, Polisi Segera Evakuasi

Total ada sebanyak 35 major project yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Total di seluruh Indonesia ada 35 major project, untuk fly over Sitinjau Lauik kita anggarkan Rp 1,28 triliun," ujarnya.

Menurut Suharso Monoarfa, salah satu manajemen keselamatan transportasi ialah pembangunan fly over.

Dia menilai kawasan Sitinjau Lauik sangat layak dibangun fly over.

"Sudah dari tahun 2012 direncanakan, sudah ada Feasibility Study-nya, jadi kita mau review, saya minta reviewnya dipercepat, bisa di groundbreaking segera dan tahun 2024 selesai," imbuhnya. 

Selesai 2024

Proyek pembangunan jembatan layang atau flyover di titik Panorama 1 Sitinjau Lauik, Padang, Provinsi Sumbar, ditargetkan selesai 2024.

Hal itu diungkapkan langsung Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa saat mengunjungi Panorama 1 Sitinjau Lauik, Kamis (8/4/2021).

Suharso Monoarfa menyatakan, flyover yang nantinya akan berbentuk jembatan, fungsinya untuk mengurangi angka kecelakaan.

Baca juga: Sitinjau Lauik akan Dibangun Fly Over, Ditargetkan Selesai 2024, Anggarannya Rp 1,28 Triliun

Selain itu, juga mengurai kemacetan yang sering terjadi karena Sitinjau Lauik adalah jalan lintas Sumatera.

"Ini kenapa jadi prioritas, pertama untuk mengatasi kecelakaan dan kedua keselamatan berkendara," ungkap Suharso Monoarfa didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.

Menurut Suharso Monoarfa, manajemen keselamatan transportasi itu diatur oleh Bappenas.

Sementara, proses pembangunan jalan diatur oleh Kementerian PUPR.

Baca juga: Serikat Pekerja Semen Padang Gelar Donor Darah, 170 Kantong Darah Terkumpul

Kemudian untuk kendaraan yang boleh melewati jalan tersebut akan diatur oleh Kementerian Perhubungan.

"Kalau penegakan hukumnya oleh kepolisian, salah satu manajemen keselamatan transportasi itu adalah pembangunan fly over seperti ini," ujar Suharso Monoarfa.

Dia menilai, Sitinjau Lauik layak dibangun fly over.

Apalagi perencanaannya sudah dimulai sejak tahun 2012.

"Sejak 2012 sudah ada direncanakan, sudah ada Feasibility Study (FS)," tutur Suharso Monoarfa. 

 Fly over Solok Selatan - Dharmasraya

Anggota DPD RI asal Sumatera Barat (Sumbar) Emma Yohana, meminta pemerintah pusat mempercepat pembangunan sejumlah infrakstruktur di daerah yang diwakilinya.

Hal itu termasuk pembangunan fly over yang menghubungkan antara Kabupaten Solok Selatan menuju Dharmasraya.

Menurutnya, fly over akan melalui dua ruas jalan, yakni Abai-Sungai Dareh dan Sungai Kunyit-Sungai Rumbai.

Permintaan itu disampaikan langsung Emma Yohana kepada Menko Bidag Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam pertemuan antara tim DPD-RI yang dipimpin Wakil Ketua DPD-RI, Sultan B Najamuddin dengan Luhut pada, Rabu (7/4/2021).

Baca juga: Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik jadi Prioritas, Ini 2 Alasan Menteri Bappenas

"Alhamdulillah, semua aspirasi masyarakat Sumbar terkait pembangunan dan investasi sudah kami sampaikan kepada Pak Luhut," kata Emma dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (8/4/2021).

Pertemuan sendiri berlangsung di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi guna membahas permasalahan di daerah, terutama yang berkaitan dengan percepatan infrastruktur daerah.

Menurut Emma, salah satu aspirasi yang disampaikan adalah terkait jalan penghubung antar dua kabupaten, yakni Solok Selatan-Dharmasraya.

Baca juga: Sitinjau Lauik akan Dibangun Fly Over, Ditargetkan Selesai 2024, Anggarannya Rp 1,28 Triliun

Selain itu, ia juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat berbagai bentuk pembangunan lainnya, karena banyak infrastruktur yang belum berjalan.

"Masyarakat meminta agar infrasturuktur itu bisa dipercepat agar kegiatan ekonomi dapat terhubung dengan cepat," kata Emma.

Senator perempuan senior itu mengatakan, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Selain Emma Yohana, sejumlah anggota DPD-RI lainnya juga ikut hadir.

Baca juga: Tidak Hadiri Sidang, Adilla Dimitri dan Wulan Guritno Resmi Cerai Secara Verstek

Mereka adalah Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh, Senator asal Riau Misharti, Senator asal Jambi Elviana, dan Senator asal Bangka Belitung Darmansyah Husein.

Dari Kemenko Maritim, turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia GL. Kalake

Pada kesempatan itu, Menko Luhut berjanji akan melakukan langkah-langkah strategi terhadap aspirasi yang disampaikan oleh DPD RI.

"Kami akan bergerak cepat memonitor dan tindak lanjut dari semua aspirasi yang telah disampaikan. Saya menilai semua persoalan yang telah diutarakan sangat substantif bagi perencanaan pembangunan nasional di daerah di Sumatera. Dan, saya sangat mendukung agar ini bisa terwujud," ujar Luhut.

Luhut mengatakan, pembangunan daerah dilakukan secara terintegrasi melalui studi mendalam yang melibatkan para akademisi dari universitas, sesuai dengan basis keilmuan yang dibutuhkan.

"Kami akan melihat per provinsi. Jadi akan dilakukan secara terintegrasi, dan harus menggunakan studi," katanya lagi. (*)