Breaking News:

Berita Sumbar Hari Ini

Pesan Ombudsman untuk Gubernur Sumbar yang Baru: Layanan Publik Harus Jadi Perhatian

Ombudsman RI Sumbar mengharapkan adanya komitmen Gubernur Sumbar yang baru untuk memperbaiki pelayanan publik

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Emil Mahmud
TRIBUNPADANG.COM/SARIDAL MAIJAR
Ilustrasi: Ombudsman Sumbar menggelar kegiatan catatan akhir tahun potret pelayanan publik 2019 pada Selasa (17/12/2019) di Padang. 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Ombudsman RI Sumbar mengharapkan adanya komitmen Gubernur Sumbar yang baru untuk memperbaiki pelayanan publik di Provinsi Sumbar.

Kepala Ombudsman perwakilan Sumatera Barat, Yefri Haryani mengatakan, dari hasil penilaian Standar Kepatuhan yang didapat oleh Provinsi Sumbar terakhir pada 2016, Sumbar itu mendapatkan penilaian kepatuhan hijau. 

Ia mengatakan, pada saat ini 5 kabupaten kota di Sumbar masih pada penilaian zona kuning dan merah.

"Artinya PR itu sangat banyak untuk melakukan perbaikan. Kalau 2016 itu hijau, sekarang ini belum tentu hijau. Itu banyak pengelolaannya," jelas Yefri.

Pada 2020 ini, sebut Yefri, institusi yang banyak dilaporkan ialah Pemda yakni Provinsi Sumbar, kota kabupaten, kecamatan, nagari serta RT. 

Baca juga: Masyarakat Terdampak Tol Padang-Pekanbaru di Lima Puluh Kota Ngadu ke Ombudsman

Baca juga: Sertijab Gubernur Sumbar, Mahyeldi: Kita Mulai dengan Bismillah Pembangunan Sumatera Barat

Menurut Yefri, hal itu harus menjadi perhatian bagi pemerintah atau Gubernur yang baru. 

Ditambah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang banyak dilaporkan seperti bidang kesehatan dan pendidikan.

Dibalik itu ada BUMN, pertanahan dan kepolisian.

Yefri menjelaskan untuk institusi pemerintah yang banyak dilaporkan ialah soal kepegawaian yakni soal recruitmen atau penempatan posisi baru. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved