Breaking News:

Dugaan Penyelewengan Dana Covid

Dugaan Mark Up Harga Hand Sanitizer, Bos Batik Tanah Liek Bantah Beri 'Fee' ke Istri Pejabat Sumbar

Pansus DPRD Sumbar telah memanggil rekanan yang memenangkan pengadaan hand sanitizer untuk penanganan Covid-19.

TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Owner Galeri Batik Tanah Liek, Yori Oktorino, saat memperlihatkan bukti izin pengadaan alat kesehatan di Padang. 

Kemudian, Yori mengatakan, sudah bertemu dengan wakil ketua pansus Nofrizon.

Ia pun sudah menyampaikan sanggahan tentang apa yang disebutkan tentang Batik Tanah Liek.

Akibat penyebutan nama tersebut, Yori mengaku mengalami kerugian.

"Kalau kerugian, kita tak bisa bicara nominal, cuma di sini lebih ke merusak merusak image kita."

"Semua yang diberitakan tidak benar. Lebih ke nama, makanya saya klarifikasi biar jelas, follower kita banyak, yang mencintai Batik Tanah Liek juga banyak," kata Yori.

Indikasi Penyelewengan Dana Covid-19

Ada indikasi penyimpangan anggaran penanganan covid-19 Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2020.

Dari total dana covid-19 Rp 160 miliar, ada dugaan penyelewengan sebesar Rp 49 miliar.

Menindaklanjuti hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) membentuk panitia khusus (pansus).

Baca juga: Bentuk Tim Reaksi Cepat, Semen Baturaja Belajar ke Semen Padang

Wakil Ketua Pansus DPRD Sumbar, Novrizon mengatakan, DPRD hingga saat ini berpijak pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Angkanya sekitar Rp 160 miliar. Pansus dibentuk semenjak 17 Februari lalu."

"Penyelewengan berkaitan dengan pengadaan cairan pembersih tangan atau handzanitizer," ungkap Novrizon, Rabu (24/2/2021).

Novrizon menambahkan, temuan LHP BPK dana diberikan ke Pemprov Sumbar sebesar Rp 160 miliar di tahun 2020 untuk penanganan covid-19.

Baca juga: UPDATE Corona Sumbar Rabu (24/2/2021) Pagi, Sudah 28.750 Warga Terinfeksi Covid-19 dan 26.991 Sembuh

Namun hanya Rp 150 miliar saja yang dipakai dan harus dikembalikan Rp 10 miliar.

"Dari temuan BPK, ada indikasi Rp 49 miliar dicurigai dan diragukan penggunaannya," tutur Novrizon.

Menurut Novrizon, Pansus telah mendalami kasus tersebut dan memanggil rekanan yang membuat handsanitizer.

Kemudian rekanan itu dimintai klarifikasi terkait izin pembuatan handsanitizer.

Rekanan tersebut mengaku mendapat izin membuat handzanitizer dari istri Kepala BPBD Sumbar.

Baca juga: DPRD Sumbar Segera Usulkan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Terpilih ke Mendagri

Novrizon heran perusahaan rekanan tersebut membuat batik, tapi malah mengadakan handzanitizer.

"Anggaran tidak sedikit digunakan, bahkan banyak dibayar tunai hingga berjumlah miliaran."

"Dalam pengadaan handzanitizer itu terjadi pemahalan harga. Hal itu menurutnya diakui oleh Kepala BPBD Sumbar saat rapat bersama pansus," jelas Novrizon.

Bahkan, lanjutnya, Kepala BPBD Sumbar mengakui istrinya mendapat untung Rp 5 ribu setiap botol. Harga dari Rp 9 ribu menjadi Rp 35 ribu.

Baca juga: 11 Kepala Daerah di Sumbar Dilantik 26 Februari, Gubernur dan Wagub Maret 2021

"Itu baru satu item yang kami dalami, belum lagi yang lain seperti kacamata, masker, azmat dan lainnya," imbuh Novrizon.

Pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan BNPB di Jakarta.

Konsultasi itu sebagai pembanding harga-harga di pengadaan alat covid-19 tersebut.

Menurut Novrizon, pansus akan terus bekerja hingga persoalan tuntas.

Selain BPBD, juga bakal diadakan pertemuan dengan OPD lainnya.

Baca juga: DPRD Sumbar Gelar Paripurna Usulan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wagub Sumbar

Penjelasan Kepala BPBD Sumbar

Saat dikonfirmasi TribunPadang.com, Kepala BPBD Sumbar Erman Rahman menjelaskan, pihaknya sudah memberikan klarifikasi kepada Pansus.

Menurutnya, dalam keadaan extraordinary (luar biasa), pembelian-pembelian dalam rangka percepatan penanganan covid-19 tidak diatur secara resmi.

"SOP dan petunjuk teknis tak ada, kita disuruh bekerja, bekerja dan menyiapkan."

"Ini kita lakukan, dalam pelaksanaan kegiatan dari hasil LHP BPK ada temuan Rp 4,9 miliar," ungkap Erman Rahman.

Baca juga: Siswa SMPN 10 Padang Positif Covid-19 Bertambah Jadi Lima Orang, Pembelajaran Tatap Muka Dibolehkan

Menurut Erman Rahman, memang terjadi kemahalan pada kondisi waktu itu dalam pembelian barang.

Akan tetapi, katanya, hal itu wajar-wajar saja karena barang sulit, permintaan tinggi.

Di sisi lain, Satgas diminta untuk memenuhi kebutuhan.

"Karena saat itu kebutuhan masyarakat itu nomor satu. Jangan sampai tidak ada."

"Karena sulit, kita membeli. Dari kacamata BPK terjadi kemahalan Rp 4,9 miliar dan sudah dikembalikan oleh pihak rekanan karena sesuai dengan pakta integritas kalau terjadi kemahalan mereka bersedia mengembalikan," tutur Erman Rahman.

Terkait indikasi dana Rp 49 miliar yang dicurigai dan diragukan penggunaannya, Erman Rahman menegaskan, tidak ada penyimpangan.

Baca juga: Siswa SMPN 10 Padang Positif Covid-19 Bertambah Jadi Lima Orang, Pembelajaran Tatap Muka Dibolehkan

Menurutnya, kegunaan dana itu sudah jelas. Di Buku Kas Umum sudah ada.

"Kalau umpamanya terindikasi Rp 49 miliar, kenyataannya tak sesuai. Kalau iya demikian akan ada kerugian negara, berarti harus dikembalikan, LHP sudah keluar."

"Itu cuma klarifikasi, nah itu bisa dilihat Rp 49 miliar itu di buku kas umum biar tampak penggunaannya."

"Beli itu sekian, itu sekian, itu sekian, itu, itu kan lengkap tuh, dapat dilihat di buku kas umum penggunaannya," tegas Erman Rahman.

Erman Rahman menuturkan, yang ia ketahui Pemprov Sumbar menerima dana untuk covid-19 sebesar Rp 150 miliar termasuk untuk karantina.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Padang Senin 22 Februari 2021 Pagi: 14.223 Positif, 13.590 Sembuh dan 283 Meninggal

Ia menyatakan, dana itu sudah jelas peruntukannya.

"Ada buku kas umum yang merupakan bukti pengeluaran untuk apa saja uang itu digunakan, kan sudah jelas."

"Sedangkan dari Rp150 miliar itu ditemukan kemahalan harga Rp 4,9 miliar sudah dikembalikan penyedia sesuai fakta integritas sesuai dengan kontrak," ungkap Erman Rahman.

Saat ini, Erman Rahman menyebut pihaknya menunggu rekomendasi dari pansus.

"Kita ucapkan terima kasih kepada Pansus telah memberikan pengawasan sesuai tupoksinya apa yang direkomendasikan itu kita jadikan acuan untuk lebih baik lagi," tutup Erman Rahman. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Saridal Maijar
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved