Breaking News:

Facebook Dikabarkan Blokir Situs Berita Australia, Terkait UU Bayar Konten Jurnalisme

FACEBOOK telah memblokir link berita di platformnya untuk audiens Australia, karena undang-undang (UU), terkait raksasa media sosial itu untuk me

Facebook
Ilustrasi: Facebook 

FACEBOOK telah memblokir link berita di platformnya untuk audiens Australia, karena undang-undang (UU), terkait raksasa media sosial itu untuk membayar atas konten jurnalisme.

Dilansir Mirror, politisi di Australia sedang mempertimbangkan untuk memaksa bisnis digital untuk menyetujui perjanjian berbayar dengan perusahaan media dalam apa yang disebut "News Media Bargaining Code."

Kode itu mengharuskan Facebook dan Google untuk bernegosiasi dengan outlet berita untuk pembayaran atas konten mereka atau kemungkinan menghadapi denda.

Aturan tersebut telah diperkenalkan di parlemen Australia pada Bulan Desember Tahun 2020 lalu.

Anggota parlemen memperdebatkan amandemen undang-undang atau UU di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat.

Selanjutnya, Facebook, yang didirikan bersama oleh CEO Mark Zuckerberg, mengumumkan pada hari Rabu (17/2/2021) bahwa penerbit berita (publisher) di negara itu akan dilarang berbagi atau melihat berita di Facebook dari media Australia atau dari negara mana pun.

Baca juga: Tak Terganggu Telegram dan Signal, Zuckerberg Justru Lebih Khawatir dengan iMessage

Baca juga: Mark Zuckerberg Sebut akan Perpanjang Pemblokiran Facebook dan Instagram Donald Trump

Ilustrasi : Tribunnews.com rangkum cara mengaktifkan fitur dark mode untuk Instagram, WhatsApp hingga Facebook dari berbagai sumber
Ilustrasi : Tribunnews.com rangkum cara mengaktifkan fitur dark mode untuk Instagram, WhatsApp hingga Facebook dari berbagai sumber (Kolase Tribunnews/ imore.com/ UpLabs/ RT)

William Easton, direktur pelaksana di Facebook Australia & Selandia Baru, mengatakan, "Menanggapi usulan undang-undang Perundingan Media baru Australia, Facebook akan membatasi penerbit dan orang di Australia untuk berbagi atau melihat konten berita Australia maupun berita internasional."

"Undang-undang yang diusulkan pada dasarnya salah memahami hubungan antara platform kami dan penerbit yang menggunakannya untuk berbagi konten berita."

"Kami menghadapi pilihan yang berat, upaya untuk mematuhi undang-undang yang mengabaikan realitas hubungan ini, atau berhenti mengizinkan konten berita pada layanan kami di Australia."

"Dengan berat hati, kami memilih yang terakhir."

Halaman
123
Editor: Emil Mahmud
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved