Breaking News:

ASN Dilarang Pergi ke Luar Daerah Saat Libur Imlek, Sekdaprov Sumbar: Izin Tertulis Jika Terpaksa

ASN Dilarang Pergi ke Luar Daerah Saat Libur Imlek, Sekdaprov Sumbar:  Izin Tertulis Jika Terpaksa

TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Sekdaprov Sumbar, Alwis 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Aparatur sipil negara (ASN) dilarang melakukan perjalanan keluar daerah selama libur Imlek yang akan berlangsung pekan ini.

Larangan tersebut tertera dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 4 Tahun 2021.

ASN dan keluarganya dilarang bepergian ke luar daerah sejak 11 Februari hingga 14 Februari mendatang.

Jelang Libur Imlek, Kadispar Sumbar: Belum Ada Kabupaten Kota yang Menutup Objek Wisata

Hal itu ditanggapi oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Alwis, Kamis (11/2/2021).

"Dilarang itu (mungkin) yang akan berpotensi menimbulkan kerumunan dan terjadi penyebaran Covid-19," kata Alwis.

Akan tetapi jika ASN dalam keadaan terpaksa harus melakukan perjalanan ke luar daerah pada periode tersebut, mereka harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian pada lingkungan instansinya.

"Misal ada berita duka dan ada sesuatu yang mesti diketahui untuk kepentingan tertentu, tentu tidak (dilarang)," tambah Alwis.

Kendati demikian, Alwis mengatakan kepada ASN sebagai orang yang akan dijadikan contoh yang bisa mengikat, tentu  diimbau untuk tidak melakukan perjalanan.

Polda Sumbar Imbau Perayaan Imlek Melalui Zoom Meeting, Kabid Humas : Rayakan di Rumah Saja

Perhatian! PNS hingga Pegawai BUMN Dilarang ke Luar Kota saat Libur Imlek Akhir Pekan Ini

Apalagi, sebutnya, dalam kondisi saat ini yang masih terdapat penyebaran virus corona.

"Mana mungkin bisa pergi jalan-jalan. Dalam keadaan terpaksa boleh, asal ada mengantongi izin tertulis dan mematuhi protokol kesehatan," terang Alwis.

Menurut Alwis, setiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas atau tugas keluar daerah pasti ada izin. Namun sampai saat ini pihaknya belum ada menerima surat izin tersebut.

Alwis menyebut, secara internal antara pimpinan dengan staf, arahan tersebut lebih bersifat instruksi.

"Kepada masyarakat pemerintah mengimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19," ujar Alwis. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: afrizal
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved