Jawab Soal Materi Sengketa Paslon NA-IC, KPU Sumbar Sebut Dasar Pengajuan Permohonan Tidak Jelas

Jawaban Soal Materi Sengketa Paslon NA-IC, KPU Sumbar Sebut Dasar Pengajuan Permohonan juga Tidak Jelas

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi Pilkada Sumbar 2020 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Senin (1/2/2021).

Jadwal sidang MK digelar pukul 08.00 WIB dengan mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan bawaslu dan pengesahan alat bukti.

Sidang dengan agenda penyampaian jawaban oleh termohon itu digelar atas nomor perkara 128/PHP.GUB-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Sumbar Tahun 2020 atas nama pemohon Nasrul Abit-Indra Catri.

Baca juga: MK Lanjutkan Sidang PHP Pilgub Sumbar 1 Februari 2021, KPU Sumbar Siapkan Jawaban dan Alat Bukti

Baca juga: Update Tak Ada Gugatan, KPU Tetapkan Paslon Terpilih di 8 Daerah Sumbar, Berikut Ini Rinciannya

Tampak hadir dalam sidang Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani, lalu anggota KPU Sumbar Izwaryani dan Amnasmen. 

Kuasa Hukum KPU Sumbar Sudi Prayitno dalam penyampaian jawaban mengatakan, mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara hasil pemilihan yang diajukan  pemohon.

Karena dalil permohonan pemohon senyatanya hanya merupakan pelanggaran pemilihan khususnya pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan terkait pelanggaran sumbangan dana kampanye.

Lalu, ketidakwenangan tim pemeriksa kesehatan, proses pemungutan dan penghitungan suara, dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat provinsi yang sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu untuk menanganinya.

Dari segi kedudukan hukum, menurut Sudi Prayitno, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumbar 2020.

"Sebab, selisih perolehan suara sebanyak 47.784 suara, antara Paslon peraih suara terbanyak dan pemohon dari total suara sah 47.784 suara, berada di atas ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan Undang-undang yaitu 1,5 persen kali 2.241.292 menjadi 33.620 suara," ungkap Sudi Prayitno.

Kemudian terkait dua putusan MK yaitu perkara perselisihan hasil pemilihan dalam perkara nomor 14 tahun 2017 dan perkara nomor 52 tahun 2017 sebagai dasar diajukannya permohonan pemohon, ditegaskan Sudi Prayitno tidak relevan dan beralasan menurut hukum.

Hal itu mengingat kondisi yang terjadi di dua daerah pemilihan tersebut, berupa tindakan insubordinasi KPU Kabupaten Tolikara terhadap rekomendasi Bawaslu Tolikara dan proses rekap hasil pemilihan Bupati Yapen yang dianggap cacat karena tidak memenui ketentuan peraturan perundangan-undangan.

"Senyatanya hal itu tidak terjadi di Sumbar dalam Pilgub 2020," terang Sudi Prayitno.

Terkait kejelasan permohonan pemohon, menurut Sudi Prayitno, permohonan pemohon tidak menguraikan secara jelas dasar diajukannya permohonan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved