Jiwa Besar Mulyadi Dalam Menghadapi Ujian Demokrasi Sumbar
Mulyadi, calon gubernur Sumatera Barat, berada dalam ujian demokrasi Sumatera Barat. Pasalnya Pilkada Gubernur Sumatera Barat kali ini dipertanyakan n
Mulyadi, calon gubernur Sumatera Barat, mengaku berada dalam ujian demokrasi Sumatera Barat.
Setelah 3 periode pengabdiannya sebagai anggota DPR RI, berbagai oknum menggiring opini dengan kampanye hitam. Mulyadi yang menjadi idola masyarakat Sumbar dan sejak awal diprediksi memenangkan Pilgub Sumbar harus ikhlas menghadapi terpaan dinamika.
Elektabilitas Mulyadi jelang pencoblosan pun berada di posisi puncak dalam berbagai lembaga survei. Termasuk survei Poltracking Indonesia tanggal 25-30 November 2020, seminggu sebelum pencoblosan. Survei tersebut menempatkan Mulyadi unggul jauh dari calon lainnya dengan elektabilitas 37,2%.
Penetapan Mulyadi sebagai tersangka menjelang hari pemilihan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini dan mempengaruhi pemilih agar tidak memilih Mulyadi. Mengingat, pria kelahiran Bukittinggi itu memang kandidat terkuat yang akan menjadi pemenang Pilkada Sumbar.
Bahkan beberapa pihak menyebarkan informasi bohong kalau Mulyadi jadi tersangka karena kasus korupsi. Tentu, hal tersebut membuat pemilih Sumbar berpikir dua kali untuk memilih calon dengan kasus korupsi. Padahal Mulyadi hanya diduga melanggar jadwal kampanye yang dengan denda minimal Rp.100.000.
Menghadapi ujian demokrasi ini, Mulyadi menanggapi dengan santai. Paslon yang diusung Partai Demokrat dan PAN memahami sedari awal risiko yang akan dihadapi jika diusung partai bukan koalisi pemerintah. Apalagi, Mulyadi saat itu sudah menjadi kandidat idola masyarakat Minang. Sehingga paling punya peluang besar dalam memenangkan kontestasi Pilgub Sumbar 2020.
“Itu risiko politik yang harus kami hadapi. Tapi ingat Allah SWT Maha Adil dan tidak tidur melihat apa yang terjadi pada pesta demokrasi kita,” kata Mulyadi.
Sebagai tokoh nasional yang sudah tiga periode menjadi anggota DPR RI dalam berbagai kesempatan menyampaikan sangat mengharapkan kualitas demokrasi Sumbar lebih berkualitas dari Pilkada 2015.
Fenomena kejadian luar biasa ini tentu harus bisa ditangkap masyarakat bahwa apa yang sesungguhnya terjadi dalam Pilkada Sumbar.
“Semoga kualitas demokrasi Sumbar lebih meningkat,” pungkasnya.(*)