Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Vaksinasi Program Dibiayai Pemerintah dan Mandiri Bayar Sendiri

TRIBUNPADANG.COM, JAKARTA -  Hingga saat ini, Vaksin Sinovac dikabarkan masih dalam proses uji klinis tahap tiga di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Sebelumnya, Pemerintah telah mendatangkan sebanyak 1,2 juta dosis vaksin virus corona (Covid-19) yang merupakan Vaksin Sinovac dari China.

"Hari ini (Minggu kemarin-red) pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19," ujar Jokowi dalam keterangannya, Minggu (6/12/2020).

Vaksin yang didatangkan dari China tersebut tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta. Vaksin tersebut diangkut menggunakan pesawat miliki PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia terus berupaya mendatangkan vaksin Covid-19. Rencananya, Indonesia juga akan mendatangkan vaksin pada Januari 2021 mendatang.

"Kita juga masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021," terang Jokowi.

Kedepannya, Indonesia juga akan mendatangkan bahan baku curah vaksin Sinovac.

Jokowi menyebut bahan baku tersebut akan didatangkan sebanyak 15 juta dosis pada Desember 2020 dan 30 juta dosis pada Januari 2021 mendatang.

Jokowi menyebut dengan tibanya vaksin akan membantu Indonesia mencegah penularan Covid-19.

Namun, tahap vaksinasi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Saat ini kasus positif Covid-19 berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 telah mencapai 575.796 kasus. Dari angka tersebut sebanyak 474.771 kasus sembuh dan 17.740 kasus meninggal dunia.

Pemerintah akan segera mengatur teknis vaksinasi program dan vaksinasi mandiri untuk vaksin virus corona (Covid-19).

Vaksinasi program merupakan vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh pemerintah.

Sementara vaksinasi mandiri harus dibayar oleh penerima vaksin.

"Aturan rinci untuk kedua skema tersebut akan segera diterbitkan dalam satu, dua minggu ke depan," ujar Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam video keterangan saat kedatangan vaksin di Bandara Soekarno Hatta, Minggu (6/12/2020).

Siapa yang Divaksinasi Duluan?

Vaksinasi untuk vaksin Covid-19 akan dilakukan secara bertahap sesuai aturan yang ada.

Tahap awal, vaksinasi akan dilakukan terhadap tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik.

Hal itu dikarenakan vaksin yang diterima oleh Indonesia masuk secara bertahap.

Indonesia telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac dari China. Rencananya Januari tahun 2021 mendatang akan kembali didatangkan 1,8 juta dosis vaksin.

Selain itu Indonesia juga akan mendatangkan bahan baku vaksin.

Sebanyak 15 juta dosis akan didatangkan pada bulan Desember dan 30 juta dosis pada Januari 2021.

Nantinya bahan baku tersebut akan diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero) untuk menjadi vaksin yang siap digunakan.

Airlangga mengungkapkan kedatangan vaksin akan memberikan rasa aman di Indonesia.

Baca juga: Facebook Hapus Kesalahan Informasi, Perangi Teori Konspirasi Soal Vaksin Covid-19

Tidak hanya berdampak bagi penanganan Covid-19, tetapi juga akan membantu pemulihan ekonomi nasional.

"Pelaksanaan vaksinasi akan semakin membangun rasa aman dan kepercayaan diri kita sebagai bangsa dalam melakukan aktiivitas sosial ekonomi kita untuk mendukung ketahanan kesehatan mendorong produktivitas serta untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.

Meski begitu penerapan protokol kesehatan masih diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Antara lain dengan mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak.

Sebagai informasi, saat ini kasus positif Covid-19 berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 telah mencapai 575.796 kasus. Dari angka tersebut sebanyak 474.771 kasus sembuh dan 17.740 kasus meninggal dunia.

Baca juga: Sebaran Kasus Covid-19 di Sumbar, Total 385 Dirawat, 1.878 Isolasi Mandiri dan 17.904 Sembuh

Sosialisasi

Pemerintah terus berupaya memberikan pemahaman terkait pentingnya vaksin kepada masyarakat. 

Berdasarkan data survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) yang dirilis pada Oktober 2020, menunjukkan sekitar 7,6 persen masyarakat menolak divaksinasi dan 26,6 persen masyarakat belum memutuskan dan masih bingung.

“Dari data ini sebetulnya kita masih harus meningkatkan pemahaman masyarakat agar yang belum tau menjadi tau dan bersedia mendapatkan vaksin, serta yang menolak kemudian bergeser menjadi mau divaksinasi,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof. Dr. Widodo Muktiyo di Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Di sinilah kemudian pentingnya peran para pihak, lanjut Widodo untuk ambil bagian dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin Covid-19, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah 3T (tertinggal terdepan dan terluar). 

Peran ini dijalankan oleh Penyuluh Informasi Publik (PIP) di wilayah penugasannya masing-masing. 

PIP akan dibekali wawasan dan pengetahuan yang mumpuni terkait kegunaan vaksin, baik secara umum maupun khusus mengenai vaksin Covid-19, termasuk tahapan pembuatan vaksin dan pendistribusiannya.

Widodo membeberkan, ada banyak isu-isu lain yang mempengaruhi informasi mengenai vaksin Covid-19 seperti faktor keamanan vaksin, faktor kehalalan dan sebagainya.

Pihaknya berusaha meredam isu-isu negatif soal vaksin Covid-19 dengan cara terus menggencarkan sosialisasi terkait manfaat vaksin dan terus mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan 3 M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak). 

Salah satu tagline, yang digunakan pemerintah  untuk mengkampanyekan vaksin Covid-19 adalah “Tak Kenal Maka Tak Kebal.” 

Makna dari tagline ini adalah di tengah upaya mempersiapkan vaksin yang aman, masyarakat harus diedukasi untuk mengenal dan mengetahui informasi tentang manfaat vaksin Covid-19 agar pada waktunya nanti bersedia melakukan vaksinasi.

“Terobosan pemerintah terus dilakukan untuk segera mendapatkan vaksin sebagai solusi dalam melawan Covid-19 ini. Namun demikian, pesan utamanya meskipun sudah divaksinasi, protokol kesehatan 3M tetap harus kita terapkan dengan sebaik-baiknya,” kata Widodo.

Dari pihak Kantor Staf Presiden (KSP) menyebutkan narasi pemerintah soal vaksin Covid-19 harus mampu mengubah persepsi masyarakat bahwa vaksin Covid-19 aman untuk semua.

“Pendekatan strategi komunikasi yang kita lakukan adalah AIDA, yaitu Awareness, Interest, Desire, dan Action. Maksudnya tentunya nanti terakhir adalah mereka datang untuk divaksinasi. Tapi saat ini sebelum vaksin tiba, yang kita lakukan adalah meningkatkan awareness dan interest,” ujar Dila Amran, Tenaga Ahli Madya KSP.

Plt. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Prima Yoshepine menjelaskan bahwa vaksin ini adalah salah satu produk biologi yang selama ini digunakan untuk pencegahan dan menimbulkan kekebalan pada orang yang mendapatkannya.

“Vaksin ini sebelum diberikan izin edar harus sudah melewati proses pengembangan, kemudian uji klinik. Dari data-data itulah kemudian bisa kita gali keamanan dan khasiatnya. Kemudian kita lakukan evaluasi apakah data-data yang diperoleh dari uji klinik tersebut mendukung untuk klaim dari khasiat ataupun keamanannya,” jelasnya.

Presiden sudah meminta kepastian vaksin dan waktu dimulainya vaksinasi Covid-19 kepada jajaran kabinetnya dalam rapat terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/11/2020).

Padahal sebelumnya Jokowi Optimis bahwa vaksinasi akan dimulai awal Tahun 2021 mendatang.

"Saya juga minta kepastian mengenai vaksin dan mulainya vaksinasi, dan yang terakhir mengenai masalah ekonomi saya minta di-update data terakhirnya," kata Presiden RI, Jokowi.

Saat meninjau simulasi vaksinasi di Tanah Sareal Bogor, Jawa Barat, pada 18 November lalu, Presiden memperkirakan vaksinasi dilakukan pada akhir 2020 atau awal 2021.

"Kalau melihat tadi di lapangan dan melihat simulasi tadi, kita memperkirakan kita akan mulai vaksinasi di akhir tahun atau di awal tahun, akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021," kata Presiden.

Sebelumnya, baik Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito maupun Kementerian Kesehatan belum bisa memastikan kapan dimulainya vaksinasi Covid-19.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa jadwal program vaksinasi nasional bergantung pada hasil uji klinik vaksin tahap III.

"Jadi program vaksinasi nasional pada prinsipnya sangat bergantung pada hasil uji klinis tahap tiga yang sedang dilakukan yang nantinya akan dikaji oleh BPOM sebelum dikeluarkan Emergency Use Authorization (izin penggunaan darurat)," kata Wiku di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Pemerintah menurut Wiku Adisasmito terus berupaya agar tahapan uji klinis dapat berjalan sesuai rencana, sehingga vaksinasi dapat dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.

"Sekarang pemerintah sedang fokus memastikan bahwa vaksin yang nanti digunakan aman berkhasiat dan minim efek samping," kata Wiku Adisasmito.

Sementara itu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengaku bahwa pemerintah belum memastikan waktu dimulainya vaksinasi Covid-19. Karena menurutnya hingga saat ini vaksin Covid-19 belum ada.

"Kita doanya makin cepat makin baik, namun juga harus aman. Tapi kalau waktu ya, wong barangnya belum ada. Saya kira kalau barang ada ya menyikapinya beda," kata Terawan di DPR 17 November lalu.

Catatan redaksi: Bersama-kita lawan virus Corona. Tribunnews.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).

(*/Tribunnews/Reynas Abdilla/Taufik Ismail)

Sebagian artikel ini tayang di Kontan dengan judul Akhirnya, 1,2 juta dosis vaksin corona buatan Sinovac tiba di Indonesia dan Tribunnews.com berjudul; 1,2 Juta Vaksin Sinovac Tiba Semalam di Bandara Soetta, Siapa yang Jadi Divaksinasi Duluan?