Cakada di Sumbar Tandatangani Pakta Integritas Bersama KPK, Ini 8 Poin yang Tercantum
Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 untuk Provinsi Sumbar, Bali dan Papua berlangsung Auditorium Gubernuran, Kamis (26/11/2020).
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 untuk Provinsi Sumbar, Bali dan Papua berlangsung Auditorium Gubernuran, Kamis (26/11/2020).
Hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, Komisioner KPU RI Ilham Saputra, dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.
Disaksikan langsung pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), calon kepala daerah di Sumbar melakukan penandatanganan pakta integritas.
Baca juga: Biaya Politik Mahal, Wakil Ketua KPK Curigai Cakada Berharta Minim: Apakah Ada Cukong?
Ada delapan poin yang tercantum dalam fakta integritas tersebut.
Pertama, tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Kedua, tidak melakukan politik uang dalam Pilkada.
Ketiga, mendukung upaya pendidikan anti korupsi, penindakan dan pencegahan korupsi.
Keempat, patuh melaporkan LHKPN dan menolak gratifikasi.
Baca juga: Wakil Ketua KPK di Padang, Bicara soal Perilaku Korupsi di Kalangan Kepala Daerah
Kelima, membuat visi, misi program mencerminkan semangat anti korupsi.
Keenam, peduli kepada pemilih, merakyat, dan berpihak pada keadilan.
Ketujuh, menghindari konflik kepentingan seperti kolusi dan nepotisme.
Terakhir, bergaya hidup sederhana, melayani dan selesai dengan dirinya dan berani dan bertanggungjawab dalam setiap keputusan demi tegaknya integritas.
Baca juga: Reaksi Prabowo Subianto dan Jokowi soal Menteri Edhy Prabowo Ditangkap KPK
Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengajak kepada seluruh penyelenggara Pilkada 2020 untuk membangun sinergitas, guna mewujudkan Pimpinan Daerah yang berkualitas, melalui Pilkada serentak yang jujur dan berintegritas.
"Pilkada serentak sudah di depan mata, saya harap Pilkada berintegritas, adil dan jujur perlu kita hebohkan setiap waktu dan disosialisasikan kepada semua pihak yang terlibat, peserta, paslon dan semua partai politik," kata Irwan Prayitno.
