Biaya Politik Mahal, Wakil Ketua KPK Curigai Cakada Berharta Minim: Apakah Ada Cukong?

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar mengatakan, pembekalan pemilihan serentak 2020 tidak sekadar pertemuan, webinar, dan penyampaian informasi LHKPN pasangan calon.

Menurutnya, pembekalan itu penting sekali dan diharapkan calon kepala daerah dan nanti telah menjadi kepala daerah bisa bekerja dengan baik.

"Mereka juga diharapkan bisa menjalankan program-program pendukung anti korupsi," kata Lili Pintauli Siregar di Padang, Kamis (26/11/2020).

Baca juga: Wakil Ketua KPK di Padang, Bicara soal Perilaku Korupsi di Kalangan Kepala Daerah

Ia melanjutkan, kalau kemudian sudah dilakukan pendidikan dah pemahaman, tapi masih saja terjadi orang-orang yang tertangkap tangan dan mengunakan baju orange, ini kembali lagi ke hati dan iman masing-masing.

Selain itu, Lili juga mencurigai calon kepala daerah yang berharta minim bahkan minus.

Calon kepala daerah yang seperti itu, kata dia, dikhawatirkan bisa memicu terjadinya konflik kepentingan saat sukses menjabat nanti.

Hal itu melihat besarnya biaya yang dibutuhkan calon kepala daerah, tapi kemudian dia melaporkan biaya LHKPN begitu minimnya.

Baca juga: Reaksi Prabowo Subianto dan Jokowi soal Menteri Edhy Prabowo Ditangkap KPK

"Masyarakat patut menduga siapa yang akan mendukung dari mulai pendaftaran sampai dia duduk."

"Apakah ada para cukong, orang-orang yang kelak akan menagih dan meminta balas jasa," jelas Lili.

Karena lanjutnya, ketika duduk, dia akan mulai berpikir balas jasa.

Maka, mulai saat itu dia mulai terjebak tindakan pidana korupsi.

"Jadi ini penting, tidak sekadar cakada, penyelenggara, tetapi perlu ada dukungan pemerintah terhadap penganggaran sehingga hadir politik yang rasional," tegas Lili.

Selain itu, pendidikan pemilu juga harus menyasar seluruh masyarakat agar angka-angka korupsi di Pilkada menurun sama sekali dan hilang. (*)