Warga Kabupaten Lima Puluh Kota Minta Jalur Tol Padang-Pekanbaru Dialihkan, Ini Alasannya
Warga Kabupaten Lima Puluh Kota meminta jalur tol yang ada di wilayahnya dipindahkan. Yakni warga yang daerahnya terkena proyek jalan Tol Trans Sumat
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Warga Kabupaten Lima Puluh Kota meminta jalur tol yang ada di wilayahnya dipindahkan.
Yakni warga yang daerahnya terkena proyek jalan Tol Trans Sumatera ruas Padang-Pekanbaru Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan.
Perwakilan warga Nagari Lubuk Batingkok, Jorong Tigo Balai Ezi Fitriana (39) mengatakan, pembangunan jalan tol di nagarinya mengakibatkan kehilangan balai adat, musala dan banyaknya lahan pertanian yang produktif dan rumah penduduk.
Baca juga: Progres Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Irwan Prayitno: Sta 4,2-36,6 Km Selesai 2022
Baca juga: Ganti Rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Irwan Prayitno: Harga Tanah Sudah Terbuka
"Di nagari kami yang akan hilang balai adat, musala, dan makam leluhur yakni makam yang bagi kami sangat sakral."
"Beliau dulunya tokoh di kampung, ulama, itu ada dua pandam pekuburan ulama yang kena, ada makam tempat ziarah juga," jelas perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai seorang wiraswasta ini.
Selain itu yang akan terdampak adalah home industri yang karyawannya mencapai 50 orang.
Karyawan tersebut terancam di-PHK kalau seandainya home industry tersebut dipindahkan.
Sementara lahan produktif itu otomatis akan terdampak pembangunan tol.
Baca juga: Lahan Terancam Proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Warga Limapuluh Kota Mengadu ke DPRD Sumbar
Baca juga: Progres Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Sebut Sudah 22 Persen Selesai
"Kita tidak menolak pembangunan jalan tol 100 persen lewat di kampung kita, tapi jangan di titik-titik yang tadi."
"Kita minta titik yang saya sebutkan tadi direlokasi dan digeser, masyarakat rela tanah perkebunannya dilewati tol dibandingkan tempat-tempat sentral seperti balai adat dan lainnya," tandas Ezi Fitriana.
Ezi Fitriana mengatakan, di Jorong Tigo Balai ada 70 rumah yang terdampak.
Ditambah musala, balai adat, dan home industry berupa pabrik makanan, roti, dan aneka pengolahan daging dan ikan.
Baca juga: Suksesnya Pembangunan Jalan Tol di Sumbar Ditentukan oleh Dukungan Masyarakat
Baca juga: Sumbar Terancam Kehilangan Jalan Tol Bila hingga 2024 Tak Juga Selesai, Wagub: Kita Dikasih Deadline
Ia menyatakan, pihaknya didampingi Walhi sudah melakukan komunikasi dengan DPRD setempat dan PUPR.
Namun pada prinsipnya mereka menerima saja masukan warga dan Walhi lalu berjanji akan menyampaikan ke kolega terkait, termasuk PT Hutama Karya.
"Saya senang bisa menyampaikan langsung aspirasi kepada Hutama Karya, kami tidak hanya berbicara dengan konsultan lapangan, yang kami rasakan di masyarakat cukup mengobok-obok masyarakat, sehingga membuat masyarakat stres," jelas Ezi Fitriana.
Selanjutnya, dikatakan Ezi Fitriana, pembangunan jalan tol di nagari Lubuak Batingkok akan membuat masalah yang tidak bisa diantisipasi yang berujung terjadinya perpecahan antara sesama masyarakat.
Baca juga: Sumbar Terancam Kehilangan Jalan Tol Bila hingga 2024 Tak Juga Selesai, Wagub: Kita Dikasih Deadline
Baca juga: POPULER SUMBAR - Trase Jalan Tol Padang-Pekanbaru Digeser| Lelaki Kubung Simpan Sabu
Bahkan, terakhir ada dua gambar yang disosialisasikan ke masyarakat dan itu berbeda sehingga menimbulkan perpecahan antara masyarakat yang disosialisasikan gambar pertama dan gambar kedua.
Terkait pengisian angket, kata Ezi Fitriana, dirinya mengaku menerima langsung angketnya.
Menurutnya, angket itu harus memberikan informasi yang jelas, tapi disana tidak ada, kop surat pun tidak jelas.
"Kita langsung melakukan konsolidasi di tingkat nagari, libatkan semua niniak mamak, pihak nagari dan seluruh masyarakat baik yang terdampak maupun yang tidak terdampak," ungkap Ezi Fitriana.
Ezi Fitriana menegaskan, permintaannya ke pemerintah yakni jalur tol digeser.
Justru kehadirannya ke DPRD Sumbar, Senin (9/11/2020) mewakili masyarakat yang terdampak dan tidak terdampak.
"Kami sudah musyawarah di tingkat nagari, kita tidak bisa menghindari pembangunan tol dan kita juga bukan anti terhadap jalan tol, tapi kita meminta untuk titik yang saya sebutkan tadi digeser," tegas Ezi Fitriana. (*)
