Breaking News:

Pilkada Sumbar 2020

Seluruh ASN Pemprov Sumbar Berikrar, Bertekad untuk Tetap Netral pada Pilkada 2020

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berikrar untuk tetap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (P

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Emil Mahmud
TRIBUNPADANG.Com /RIZKA DESRI YUSFITA
Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berikrar untuk tetap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada Selasa (3/11/2020). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berikrar untuk tetap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, Pilkada Sumbar akan digelar secara serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Pilkada Sumbar diikuti empat pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub).

Baca juga: KPU Sumbar Targetkan Logistik Pilkada 2020 Akhir November, Telah Berada di Kabupaten/Kota

Baca juga: KPU Sumbar Ingatkan, Beda Antara Kegiatan Kampanye dan Iklan Kampanye di Medsos dan Daring

"Hari ini (Selasa 3/11/2020) kami menyelenggarakan apel bersama ikrar netralitas ASN Provinsi Sumbar dalam menghadapi Pilkada serentak 2020," kata Irwan Prayitno, Selasa (3/11/2020).

Sepengetahuan Irwan Prayitno, ASN di lingkungan Pemprov Sumbar belum ada yang diduga melanggar netralitas, namun untuk kota kabupaten lain sudah ada.

Terkait sanksi bagi ASN yang melanggar, kata Irwan Prayitno, sudah ada yang mengatur, baik berupa PP, Undang-undang Pemilu, PKPU, aturan Kementerian dalam Negeri, dan MenpanRB.

"Itu sudah jelas tegas tidak ada yang diperdebatkan terkait dengan sanksi-sanksi bagi mereka yang terlibat sebagai tim sukses dalam Pilkada," terang Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno menuturkan, yang berikrar baru pejabat eselon II di Sumbar.

Setelah itu akan dilanjutkan ke SKPD masing-masing.

"Beruntun ke bawah dan ke daerah. Semua bertahap, tapi kalau untuk pesannya sudah sampai," imbuh Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno menjelaskan, tujuan ikrar tersebut jelas amanat undang-undang, amanat peraturan yang ada.

Dimana, setiap ASN dalam konteks pesta demokrasi harus netral dan supaya ada komitmen bersama dan ikrar bersama.

"Sanksi sudah jelas, teguran lisan, teguran tertulis sampai pemberhentian. Itu nanti ada timnya, internal pemerintah, di luar prosesnya ada di Bawaslu, Sentra Gakkumdu," ujar Irwan Prayitno. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved