Breaking News:

Pilkada Sumbar 2020

KPU Fasilitasi Iklan Kampanye di Media Cetak, TV, dan Radio, Ini Penjelasan Gebril Daulay

Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay mengatakan, pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, iklan kampanye di media cetak, TV, dan radio tid

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Emil Mahmud
TRIBUNPADANG.Com /RIZKA DESRI YUSFITA
Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay saat berdiskusi dengan sejumlah insan pers, Kamis (15/10/2020). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay mengatakan, pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, iklan kampanye di media cetak, TV, dan radio tidak dibolehkan.

Namun pihak KPU, menyebutkan bahwa akan memfasilitasi iklan kampanye bagi peserta Pilkada 2020.

Ia mengatakan pihaknya akan memberi fasilitas di media cetak, TV, dan radio karena KPUD sudah punya program dan anggaran untuk itu.

Baca juga: KPU Dorong Kampanye di Media Daring, Gebril: Ubah Paradigma dari Model Konvensional ke Digital

"Iklan kampanye untuk media cetak dan elektronik difasilitasi KPU sesuai ketersediaan anggaran, hanya boleh berlangsung selama 14 hari mulai 22 November hingga 5 Desember 2020," jelas Gebril Daulay.

Gebri Daulay menegaskan, tertutup ruang bagi media cetak, elektronik dalam hal ini TV dan radio menerima iklan dari paslon, kecuali yang difasilitasi KPU.

Sementara untuk media daring dan sosial, itu dapat digunakan Paslon untuk beriklan secara mandiri dalan waktu 14 hari, mulai 22 November hingga 5 Desember 2020.

Dengan aturan, di media daring jumlah konten 1 banner per hari untuk 5 media yang terverifikasi dewan pers.

Selain itu, iklan di media sosial juga dapat dilakukan paling banyak 5 konten setiap aplikasi media sosial selama 14 hari, 22 November hingga 5 Desember 2020.

Gebril Daulay menambahkan bahwa boleh menggunakan media sosial dengan mendaftarkan akun ke KPU, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur 30 akun.

Sedangkan, untuk pemilihan di tingkat kabupaten dan kota katanya maksimal 20 akun.

Gebril Daulay menyatakan, kalau ada yang melakukan pelanggaran dan dilaporkan atau menjadi temuan, tentu akan dimintai keterangan oleh sentra Gakkumdu.

"Sebab beriklan di luar jadwal itu, salah bentuk tindak pidana pemilihan," tegas Gebril Daulay. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved