Reaksi Gubernur soal Usulan Fadli Zon Ganti Sumbar jadi Minangkabau: Saya Tidak Mau Ikut Polemik

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Politisi Gerindra, Fadli Zon mengusulkan agar nama Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diganti menjadi Provinsi Minangkabau.

Menanggapi usul penggantian nama Provinsi Sumbar menjadi Minangkabau, Gubernur Irwan Prayitno mengatakan hal tersebut butuh kajian mendalam.

"Saya sebagai gubernur, sebagai pemerintah, apabila itu munculnya dari masyarakat, tokoh masyarakat, silakan itu dibahas," kata Irwan Prayitno kepada TribunPadang.com, Kamis (24/9/2020).

• Fadli Zon Usulkan Nama Sumbar Diganti Menjadi Provinsi Minangkabau, Ini 4 Poin Pertimbangannya

Irwan menambahkan, dirinya tidak ingin berpolemik dengan adanya usul penggantian nama provinsi yang dipimpinnya tersebut.

Kata dia, jika ada unsur pengamat dan sebagainya yang mengkaji, itu silakan ditindaklanjuti.

"Yang jelas, saya tidak mau ikut polemik. Pemerintah ditugaskan untuk kerja, bukan untuk berpolemik, tapi kalau pengamat dan sebagainya, silakan," tegas Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno juga mengapresiasi sejumlah dialog dan kajian sejumlah pihak mengenai penggantian nama tersebut.

• Soal Ucapan Puan Maharani tentang Sumbar, Fadli Zon: Jangan Sampai Kita Menjadi Malin Kundang

Namun, apapun keputusan yang diambil harus mendapat kesepakatan berbagai pihak di daerah.

"Saya mengapresiasi, silakan. Jadi kalau misalnya sepakat, saya dukung. Kalau tidak sepakat, saya dukung juga."

"Jadi saya tidak dalam kapasitas untuk mengomentari, karena ini pasti akan berpolemik."

"Tapi biarkan masyarakat Minang dan tokoh masyarakat Sumbar yang mengomentari."

"Kalau memang ada peluangnya, silakan diproses. Kita sebagai pemerintah akan mendukung saja," jelas Irwan Prayitno.

• Fadli Zon Bicara soal Puan dan Saham Orang Minang: Saya Ingin Bukittinggi jadi Kota Perjuangan

Fadli Zon Usulkan Nama Sumbar Diganti jadi Minangkabau

Sebelumnya, Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon mengusulkan nama Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diganti nama menjadi Provinsi Minangkabau.

Ada beberapa poin pertimbangan yang menjadi dasar usulan penggantian nama provinsi tersebut.

Beberapa alasan perubahan nama itu disampaikan oleh Fadli Zon melalui keterangan tertulisnya melalui Twitter pada Rabu (23/9/2020).

Usulan perubahan nama Provinsi Sumbar menjadi Minangkabau juga tak terlepas dari polemik soal Sumbar dan Pancasila.

• Dampak PSBB Jakarta Terhadap Bandara Internasional Minangkabau, Jumlah Penumpang Turun

"Beberapa minggu lalu provinsi Sumatera Barat menjadi topik hangat setelah muncul kesan diragukan dukungannya pada Negara Pancasila. Perdebatan itu menimbulkan polemik. Saya mengusulkan agar Provinsi Sumatera Barat diganti nama saja menjadi Provinsi Minangkabau," tulis Fadli Zon.

Wacana mengubah nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Minangkabau, lanjutnya, sebenarnya bukan hal baru, bahkan sudah muncul sejak 1970-an. Namun gagasan itu kini semakin relevan.

Meskipun lahir di tanah Jawa, sebagai keturunan Minang, Fadli mengaku setuju usulan penggantian nama tersebut.

Nama Minangkabau memang jauh lebih tepat dipakai jika ditinjau dari sisi sejarah dan kebudayaan.

• TERUNGKAP di ILC Tadi Malam, Menantu Sujiwo Tejo Ternyata Orang Minang, Karni Ilyas: Ada Ujiannya?

"Apalagi, secara demografis, 88,35 persen masyarakat yang hidup di Sumatera Barat memang berasal dari etnis Minangkabau," katanya.

Usulan perubahan tersebut bukan didorong sentimen etnisitas yang dangkal.

"Kita tahu, nama Aceh, Papua, atau Bali, juga sejak lama telah digunakan sebagai nama provinsi," katanya.

Dan itu ada hubungannya dengan keistimewaan sejarah, budaya, dan identitas yang melekat pada etnis bersangkutan.

Fadli menilai, masyarakat Minangkabau juga layak mendapatkan kehormatan serupa itu.

• Soal Ucapan Puan Maharani tentang Sumbar, Fadli Zon: Jangan Sampai Kita Menjadi Malin Kundang

Jika diuraikan, setidaknya ada beberapa alasan utama kenapa nama Minangkabau pantas digunakan untuk menggantikan nama Sumatera Barat.

"Pertama, nama Minangkabau lebih mewakili identitas, kebudayaan, serta kesejarahan masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Jadi, bobot nama Minangkabau jauh lebih besar dibanding nama Sumatera Barat," katanya.

Sebab, jika bicara Minangkabau, maka tarikan sejarahnya merentang hingga jauh ke belakang, jauh sebelum Indonesia lahir.

Sementara, kalau kita bicara Sumatera Barat, asosiasinya hanya terkait wilayah administratif saja.

Kedua, daerah Minangkabau punya posisi dan pengaruh politik istimewa terhadap sejarah pembentukan Republik Indonesia.

Salah seorang penggagas Republik tahun 1925 adalah orang Minang yaitu Tan Malaka.

• Fadli Zon Bicara soal Puan dan Saham Orang Minang: Saya Ingin Bukittinggi jadi Kota Perjuangan

Di ranah Minang pernah berdiri Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin Mr Sjafruddin Prawiranegara, dengan Bukittinggi sebagai ibukotanya.

"Sesudah para pemimpin kita ditawan, dan Yogyakarta sebagai ibukota dikuasai Belanda, Republik Indonesia tidak hilang, karena masih ada PDRI."

"Adanya PDRI ini pula yang memberi kita legitimasi untuk meneruskan perundingan dengan Belanda di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)."

"Tanpa PDRI belum tentu ada NKRI. Karena PDRI akhirnya Belanda mengakui kedaulatan RI pada 27 Desember 1949, setelah perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB)," jelasnya.

Ketiga, lanjut Fadli, besarnya kiprah orang Minangkabau dalam sejarah Republik.

Secara demografis, jumlah etnis Minangkabau di Indonesia hanya berkisar sekitar 3 persen dari total jumlah penduduk.

Namun, peran orang Minangkabau dalam sejarah Indonesia jauh lebih besar dari itu.

"Di bidang politik, misalnya, peran dan dominasi orang Minang dalam masa pergerakan kemerdekaan Indonesia tidaklah terbantahkan, terutama dalam periode 1920-an hingga 1960-an," katanya.

Dari empat orang Bapak Republik yang namanya paling sering disebut, yaitu Soekarno, Hatta, Sjahrir dan Tan Malaka, tiga di antaranya adalah orang Minang.

Mohammad Hatta adalah Proklamator RI bersama Soekarno.

"Begitu juga kalau kita melihat komposisi anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)."

Dari segi etnis, anggota BPUPKI terdiri dari 40 orang Jawa dan 23 orang non-Jawa.

"Ke-23 orang non-Jawa terdiri 7 orang Sunda, 4 orang Tionghoa, 3 orang Minang, 2 orang Madura, serta masing-masing 1 dari tanah Batak, Indo-Belanda, Arab, Banten, Lampung, Ambon, dan Minahasa," katanya.

Sesudah Indonesia merdeka, satu orang Minang pernah menjabat Wakil Presiden RI (Mohammad Hatta), empat orang jadi Perdana Menteri (Sjahrir, Hatta, Abdoel Halim, Natsir), satu orang menjadi Presiden RI di bawah Republik Indonesia Serikat (Mr. Asaat), dan banyak lagi posisi lainnya.

Menurut Crawford Young, pada periode 1945 hingga 1970, sekitar 14 persen anggota kabinet diisi oleh orang-orang Minang.

"Kalau hari ini orang teriak-teriak 'NKRI Harga Mati', jangan lupa, orang yang mengusulkan mosi integral, yaitu mempersatukan kembali wilayah NKRI yang tercerai-berai ke dalam sejumlah negara bagian, itu juga orang Minang. Namanya Mohammad Natsir," jelasnya.

"Semua itu menunjukkan besarnya pengaruh dan sumbangsih orang Minang terhadap sejarah politik kita," tegasnya.

Keempat, orang Minangkabau punya sumbangan besar terhadap pembentukan bahasa persatuan.

"Apa yang hari ini kita sebut sebagai sastra Indonesia, yang telah memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, pada awal abad ke-20 didominasi oleh orang-orang Minang."

"Di tangan merekalah bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang hingga menjadi bentuknya yang kita kenal sekarang."

Beberapa sastrawan Minang kenamaan adalah Abdoel Moeis, Marah Roesli, Soetan Takdir Alisjahbana, Idroes, Chairil Anwar, Hamka, ataupun Ali Akbar Navis.

Menurut Maman Mahayana, dari 100 novel Indonesia modern yang terbit antara tahun 1920-1990, 33 di antaranya merupakan karya sastrawan Minang.

Bahkan Pujangga Baru lahir di Bukittinggi.

"Jadi, dengan alasan-alasan itu, saya kira sangat pantas jika orang Minang mengusulkan agar nama Provinsi Sumatera Barat diganti menjadi Provinsi Minangkabau," katanya.

Bahkan, mengingat peran kesejarahan tadi, Pemerintah sebenarnya pantas juga untuk mempertimbangkan Minangkabau menjadi daerah istimewa, sama seperti halnya Aceh, Papua, dan Yogyakarta.

"Tapi, untuk tahap awal, saya kira usul perubahan nama Sumatera Barat menjadi Minangkabau ini perlu didahulukan," katanya.

"Kita pernah mengubah nama Ujung Pandang menjadi Makassar, nama yang lebih dekat dengan identitas masyarakat setempat. Nama resmi Aceh bahkan pernah beberapa kali diubah," tambahnya.

Begitu juga Irian Jaya diganti nama dengan Papua di zaman Presiden Abdurrahman Wahid.

Sehingga, usulan perubahan nama Sumatera Barat menjadi Minangkabau merupakan hal yang lumrah dan lazim. (*)