Reaksi Gubernur soal Usulan Fadli Zon Ganti Sumbar jadi Minangkabau: Saya Tidak Mau Ikut Polemik
Menanggapi usul penggantian nama Provinsi Sumbar menjadi Minangkabau, Gubernur Irwan Prayitno mengatakan hal tersebut butuh kajian mendalam.
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
lihat foto
"Ke-23 orang non-Jawa terdiri 7 orang Sunda, 4 orang Tionghoa, 3 orang Minang, 2 orang Madura, serta masing-masing 1 dari tanah Batak, Indo-Belanda, Arab, Banten, Lampung, Ambon, dan Minahasa," katanya.
Sesudah Indonesia merdeka, satu orang Minang pernah menjabat Wakil Presiden RI (Mohammad Hatta), empat orang jadi Perdana Menteri (Sjahrir, Hatta, Abdoel Halim, Natsir), satu orang menjadi Presiden RI di bawah Republik Indonesia Serikat (Mr. Asaat), dan banyak lagi posisi lainnya.
Menurut Crawford Young, pada periode 1945 hingga 1970, sekitar 14 persen anggota kabinet diisi oleh orang-orang Minang.
"Kalau hari ini orang teriak-teriak 'NKRI Harga Mati', jangan lupa, orang yang mengusulkan mosi integral, yaitu mempersatukan kembali wilayah NKRI yang tercerai-berai ke dalam sejumlah negara bagian, itu juga orang Minang. Namanya Mohammad Natsir," jelasnya.
"Semua itu menunjukkan besarnya pengaruh dan sumbangsih orang Minang terhadap sejarah politik kita," tegasnya.
Keempat, orang Minangkabau punya sumbangan besar terhadap pembentukan bahasa persatuan.
"Apa yang hari ini kita sebut sebagai sastra Indonesia, yang telah memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, pada awal abad ke-20 didominasi oleh orang-orang Minang."
"Di tangan merekalah bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang hingga menjadi bentuknya yang kita kenal sekarang."
Beberapa sastrawan Minang kenamaan adalah Abdoel Moeis, Marah Roesli, Soetan Takdir Alisjahbana, Idroes, Chairil Anwar, Hamka, ataupun Ali Akbar Navis.
Menurut Maman Mahayana, dari 100 novel Indonesia modern yang terbit antara tahun 1920-1990, 33 di antaranya merupakan karya sastrawan Minang.
Bahkan Pujangga Baru lahir di Bukittinggi.
"Jadi, dengan alasan-alasan itu, saya kira sangat pantas jika orang Minang mengusulkan agar nama Provinsi Sumatera Barat diganti menjadi Provinsi Minangkabau," katanya.
Bahkan, mengingat peran kesejarahan tadi, Pemerintah sebenarnya pantas juga untuk mempertimbangkan Minangkabau menjadi daerah istimewa, sama seperti halnya Aceh, Papua, dan Yogyakarta.
"Tapi, untuk tahap awal, saya kira usul perubahan nama Sumatera Barat menjadi Minangkabau ini perlu didahulukan," katanya.
"Kita pernah mengubah nama Ujung Pandang menjadi Makassar, nama yang lebih dekat dengan identitas masyarakat setempat. Nama resmi Aceh bahkan pernah beberapa kali diubah," tambahnya.
Begitu juga Irian Jaya diganti nama dengan Papua di zaman Presiden Abdurrahman Wahid.
Sehingga, usulan perubahan nama Sumatera Barat menjadi Minangkabau merupakan hal yang lumrah dan lazim. (*)
