Fadli Zon Usulkan Nama Sumbar Diganti Menjadi Provinsi Minangkabau, Ini 4 Poin Pertimbangannya

Sebab, jika bicara Minangkabau, maka tarikan sejarahnya merentang hingga jauh ke belakang, jauh sebelum Indonesia lahir.

Sementara, kalau kita bicara Sumatera Barat, asosiasinya hanya terkait wilayah administratif saja.

Kedua, daerah Minangkabau punya posisi dan pengaruh politik istimewa terhadap sejarah pembentukan Republik Indonesia.

Salah seorang penggagas Republik tahun 1925 adalah orang Minang yaitu Tan Malaka.

• Fadli Zon Bicara soal Puan dan Saham Orang Minang: Saya Ingin Bukittinggi jadi Kota Perjuangan

Di ranah Minang pernah berdiri Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin Mr Sjafruddin Prawiranegara, dengan Bukittinggi sebagai ibukotanya.

"Sesudah para pemimpin kita ditawan, dan Yogyakarta sebagai ibukota dikuasai Belanda, Republik Indonesia tidak hilang, karena masih ada PDRI."

"Adanya PDRI ini pula yang memberi kita legitimasi untuk meneruskan perundingan dengan Belanda di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)."

"Tanpa PDRI belum tentu ada NKRI. Karena PDRI akhirnya Belanda mengakui kedaulatan RI pada 27 Desember 1949, setelah perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB)," jelasnya.

Ketiga, lanjut Fadli, besarnya kiprah orang Minangkabau dalam sejarah Republik.

Secara demografis, jumlah etnis Minangkabau di Indonesia hanya berkisar sekitar 3 persen dari total jumlah penduduk.

Namun, peran orang Minangkabau dalam sejarah Indonesia jauh lebih besar dari itu.

"Di bidang politik, misalnya, peran dan dominasi orang Minang dalam masa pergerakan kemerdekaan Indonesia tidaklah terbantahkan, terutama dalam periode 1920-an hingga 1960-an," katanya.

Dari empat orang Bapak Republik yang namanya paling sering disebut, yaitu Soekarno, Hatta, Sjahrir dan Tan Malaka, tiga di antaranya adalah orang Minang.

Mohammad Hatta adalah Proklamator RI bersama Soekarno.

"Begitu juga kalau kita melihat komposisi anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)."