Breaking News:

Berita Sumbar Hari Ini

Aliansi BEM Se-Sumbar Datangi Kantor Gubernur, Peringati Hari Petani dan Singgung Omnibus Law

Sekelompok mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sumbar (BEM SB) gelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumbar, Kota P

Penulis: Rima Kurniati | Editor: Emil Mahmud
TRIBUNPADANG.COM/RIMA KURNIATI
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumbar menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang pada Kamis (24/9/2020). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sekelompok mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sumbar (BEM SB) mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Kota Padang pada Kamis (24/9/2020)

Kedatangan massa tersebut kali ini juga menggelar aksi demonstrasi di depan kantor pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar. 

Pantaun TribunPadang.com, para masa aksi membawa spanduk bertuliskan: Sejahterakan Petani, dan berorasi di depan pintu masuk halaman Kantor Pemprov atau gubernuran Sumbar.

Hingga Kamis sore, massa aksi masih meminta diizinkan agar bisa bertemu dengan Gubernur Sumbar.

Mereka menginginkan agar dibolehkan memasuki kantor guna bertemu dengan Gubernur Sumbar.

Namun, aksi massa dari kalangan mahasiswa kali ini pun dihalangi oleh jajaran kepolisian.

Omnibus Law dan Langkah Penataan Regulasi

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Paslon Pilkada Tak Kerahkan Massa Saat Kampanye

Koordinator lapangan aksi mahasiswa Arif Zufrianta Siregar mengatakan mahasiswa sebelumnya melakukan longmarch dari pasca sarjana UIN Imam Bonjol Padang.

Aksi tersebut bertepatan dengan Hari Petani yang diperingati setiap 24 September 2020, yang bertepatan pada Kamis ini.

Massa aksi membawa tuntutan tentang permasalahan pertanian yang terjadi di Sumbar.

Sejauh ini menurutnya, persoalan petani terpenting kesejahteraan petani Sumbar yang saat ini masih jauh dari yang diharapkan.

Pihaknya menduga hal tersebut membuat tidak meratanya subsisdi pupuk yang diterima oleh petani.

Massa aksi minta Pemrov Sumbar untuk mengevaluasi penyuluhan pertanian.

Selanjutnya, persoalan ombnibuslaw yang mana dalam aturannya menghilangkan kebijakan amdal dalam menentukan kelayakan pertanian. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved