Pertama di Sumbar, Menko Mahfud MD Luncurkan Program Konsultasi Publik, Muat Sejumlah Isu Strategis

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) Mahfud MD meluncurkan Program Konsultasi Publik dengan Tungku Tigo Sajarangan di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (16/9/2020) malam.

Mahfud MD mengatakan, program tersebut dilakukan untuk meminta pandangan masyarakat di 10 provinsi dalam bentuk kuesioner.

• Update Corona Sumbar: 1.957 Pasien Positif Covid-19 Telah Sembuh dan 84 Meninggal Dunia

"Sehingga nanti masalah kebersatuan akan diketahui dari kuesioner tersebut. Sehingga pada saatnya nanti, kuesioner selesai kebijakan akan dibuat oleh Kemenkopolhukam untuk disampaikan kepada pemerintah," kata Mahfud MD.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkokoh ikatan kebangsaan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia.

Sementara itu, Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M Gaffar mengatakan, data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan konsultasi akan menjadi bahan utama dalam pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa.

Hal itu nantinya akan disampaikan oleh Kemenko Polhukam kepada kementerian dan lembaga mitra kerja Kemenko Polhukam.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian program pembangunan nasional, sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024, khususnya agenda pembangunan yang ketujuh, yakni memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi layanan.

"Konsultasi publik akan dilaksanakan 10 daerah provinsi dan diputuskan oleh Kemenko Polhukam diawali di Sumbar ini sehingga diacarakan program peluncurkan konsultasi publik," jelas Janedjri M Gaffar.

Ia menambahkan, ada sejumlah isu strategis dalam konsultasi publik diantaranya, internalisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusional warga negara, etika kehidupan berbangsa, dan pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.

Kemudian juga kewaspadaan nasional, sinergitas TNI Polri dengan masyarakat, kesadaran bela negara, gerakan anti kampanye hitam, politik identitas dan lainnya dalam Pilkada.

Juga gerakan netralitas ASN, TNI, Polri dan partisipasi pemilih dalam pilkada serta lainnya.

"Rekomendasi yang diberikan kepada kementerian, berdasarkan data dan informasi mengenai kondisi faktual yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat," jelas Mahfud MD. (*)