Fraksi Gerindra DPRD Niat Interpelasi Wali Kota Padang, Ini Tanggapan Mahyeldi

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang berencana mengajukan hak interpelasi kepada Wali Kota Padang, Mahyeldi.

Sebaliknya, Wali Kota Mahyeldi mengaku belum mengetahui pengajuan interpelasi dan persoalan diajukan interpelasi tersebut.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang Mastilizal Aye mengatakan terdapat tiga hal yang hendak dipertanyakan kepada Wali Kota Padang.

Pertama, mempertanyakan kelanjutan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemko Padang sesuai dengan Perwako Nomor 33 Tahun 2020.

Lalu meminta Wali Kota Padang memaparkan permasalahan masih belum terealiasasinya penyaluran BLT tahap selanjutnya.

Kemudian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persoalan penganggaran covid-19

"Kami dari Fraksi Gerindra DPRD Padang semuanya ada 11 anggota sudah setuju untuk mengajukan hak interpelasi," kata Mastilizal Aye, Rabu (29/7/2020).

Mengingat Fraksi Gerindra tidak bisa mengajukan hak interpelasi sendiri.

Karenanya, imbuh Mastilizal Aye butuh satu orang anggota DPRD Padang dari fraksi lainnya.

Syarat mengajukan interpelasi minimal 7 orang anggota DPRD, dan minimal terdiri dari dua fraksi.

"Gerinda sudah okey 11 orang,  kalau tambah 1 orang dari fraksi lain sudah bisa diajukan ke pimpinan DPRD," tambahnya.

Mastilizal Aye mengatakan saat ini sedang dilakukan lobi-lobi kepada fraksi lain agar bisa mengajukan interpelasi tersebut.

• Coffe Morning Tak Hentikan Rencana Interpelasi Terhadap Wali Kota Padang Mahyeldi

• Usai Coffee Morning Dewan dan Wali Kota, Syafrial Kani Singgung Rencana Hak Interpelasi

Tanggapan Wali Kota Mahyeldi

Wali Kota Padang Mahyeldi menanggapi rencana hak interpelasi yang diajukan Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang.

"Kami belum tahu interpelasinya, kalau misalnya soal bantuan langsung tunai atau BLT kan sudah disiapkan," kata Mahyeldi, Rabu (29/7/2020).

Menurutnya, jika interpelasi tentang bantuan terdampak covid-19 tahap dua, maka BLT tersebut sudah disiapkan sejak lama.

Sejak pendistribusian tahap pertama, pihak RT sudah diminta mendata kembali warga yang terdampak covid-19.

"Pihak RT telah diminta untuk mendata lagi, karena memang pertambahan keluarga itu selalu ada.
Makanya kita data lagi, untuk antisipasi dari awal-awal," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi mengatakan Dinsos Padang disamping mevalidasi data yang disiapakan, juga melakukan verifikasi data penerima serta butuh waktu yang relatif lama.

"BLT tahap dua, sudah berniat dari awal dan akan lihat ketersedian anggaran kita dulu," tambah Mahyeldi.

Mahyeldi mengatakan sudah ada data 52.000 KK penerima BLT tahap kedua ini.

"Kalau setiap KK menerima 600 ribu, sekarang ada 52.000 berarti anggarannya sekitar Rp30 M," ujarnya.

Sejauh ini lanjutnya, Pemko Padang bersemangat membantu rakyat, anggaran untul BLT ini akan diusahakan.

"Konsekuensinya harus ada anggaran lainnya yang harus kita alihkan untuk bantuan ini, termasuk nanti perjalanan dinas harus dikurangi. Oleh karena itu, DPRD memberikan masukan kepada kita (eksekutif), saya harapkan pihak DPRD juga melakukan hal yang sama," ujarnya.

Mahyeldi mengatakan bantuan tahap dua ini akan diberikan dalam waktu dekat ini.

"InsyaAllah, mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita baru menerima dari dinas sosial nanti akan didiskusikan dengan BPKAD, kita pastikan waktunya," tambah Mahyeldi.(*)