Fraksi Gerindra DPRD Niat Interpelasi Wali Kota Padang, Ini Tanggapan Mahyeldi

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang berencana mengajukan hak interpelasi kepada Wali Kota Padang, Mahyeldi.

Sebaliknya, Wali Kota Mahyeldi mengaku belum mengetahui pengajuan interpelasi dan persoalan diajukan interpelasi tersebut.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang Mastilizal Aye mengatakan terdapat tiga hal yang hendak dipertanyakan kepada Wali Kota Padang.

Pertama, mempertanyakan kelanjutan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemko Padang sesuai dengan Perwako Nomor 33 Tahun 2020.

Lalu meminta Wali Kota Padang memaparkan permasalahan masih belum terealiasasinya penyaluran BLT tahap selanjutnya.

Kemudian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persoalan penganggaran covid-19

"Kami dari Fraksi Gerindra DPRD Padang semuanya ada 11 anggota sudah setuju untuk mengajukan hak interpelasi," kata Mastilizal Aye, Rabu (29/7/2020).

Mengingat Fraksi Gerindra tidak bisa mengajukan hak interpelasi sendiri.

Karenanya, imbuh Mastilizal Aye butuh satu orang anggota DPRD Padang dari fraksi lainnya.

Syarat mengajukan interpelasi minimal 7 orang anggota DPRD, dan minimal terdiri dari dua fraksi.

"Gerinda sudah okey 11 orang,  kalau tambah 1 orang dari fraksi lain sudah bisa diajukan ke pimpinan DPRD," tambahnya.

Mastilizal Aye mengatakan saat ini sedang dilakukan lobi-lobi kepada fraksi lain agar bisa mengajukan interpelasi tersebut.

• Coffe Morning Tak Hentikan Rencana Interpelasi Terhadap Wali Kota Padang Mahyeldi

• Usai Coffee Morning Dewan dan Wali Kota, Syafrial Kani Singgung Rencana Hak Interpelasi

Tanggapan Wali Kota Mahyeldi

Wali Kota Padang Mahyeldi menanggapi rencana hak interpelasi yang diajukan Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang.