Selama 14 Hari, Tahapan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan di Sumbar Mulai 27 Juni 2020

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Komisioner KPU Sumbar Izwaryani menyebutkan bahwa Pilkada secara serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Menurutnya, KPU pertamanya akan melakukan tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan pada 27 Juni 2020.

"Verifikasi faktual, Senin ini KPU Sumbar menurunkan berkas ke KPU kabupaten kota untuk diteruskan ke PPS," kata Izwaryani, Senin (22/6/2020).

Sebelumnya, tahapan lanjutan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 pasca penundaan akibat pandemi Covid-19 di Sumbar resmi dimulai, Senin (15/6/2020) lalu.

Sedianya, KPU kabupaten kota sesuai rencana bisa menurunkan tim PPK terlebih dahulu pada 24 Juni 2020, sementara PPS akan diturunkan pada 27 Juni.

Izwaryani menuturkan, verifikasi walaupun di jadwal dilaksanakan pada 24 Juni hingga 12 Juli, tetapi KPU hanya boleh memakai waktu selama 14 hari.

• Ketua KPU Sumbar Akui Banyak Pihak Pesimis Soal Partisipasi Pemilih Pilkada Saat Pandemi Corona

• Pilkada di Tengah Corona, Komisioner KPU Sumbar Izwaryani: Kualitas dan Anggaran Menjadi Catatan

"Empat belas hari itu kita pakai pada 27 Juni hingga 10 Juli 2020. Tanggal 24 Juni sebagian kabupaten dan kota masih Bimtek PPS."

"Kita cuma boleh memakai 14 hari, kita tak gunakan jadwal yang ada, tetapi justru kita ambil di tengah," terang Izwaryani.

Izwaryani menambahkan, prosedur verifikasi faktual di tengah pandemi, bedanya cuma penggunaan alat pelindung diri, pakai masker, dan sarung tangan.

Kalau pendukung tidak bersedia ditemui, boleh menggunakan aplikasi video call (VC) di tempat atau di lokasi.

Namun ia berharap, kondisi tersebut tidak terjadi di lapangan.

Nanti untuk berita acara hasil verifikasinya, pendukung mendownload, mengisi dan mengunggah kembali.

Kepada seluruh pendukung, Izwaryani mengimbau agar menyiapkan KTP asli saat didatangi petugas.

"Hal ini supaya jangan mencari cari, jangan sampai tidak ketemu pula, sehingga tidak dapat melanjutkan verifikasi faktual," terang Izwaryani. (*)