Warga Sumbar Positif Corona
5 Warga Positif Corona, Ketua DPRD Sumbar: Pemprov Harus Siap Menanggung Risiko Terjelek
Lima orang warga Sumatera Barat (Sumbar) dinyatakan positif corona atau covid-19.
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Lima orang warga Sumatera Barat (Sumbar) dinyatakan positif corona atau covid-19.
Ketua DPRD Sumbar Supardi enggan berkomentar terkait hal tersebut.
Menurutnya, saat ini bukan lagi persoalan positif atau negatif corona, melainkan kesiapan Pemprov Sumbar dalam menghadapi risiko apapun yang terjadi.
• 5 Warga Sumbar Positif Corona, Tagar #SumbarLockdown Trending Topik Twitter di Indonesia
"Persoalannya kita siap atau tidak. Itu aja. Pemprov siap gak itu? Jangan berteori saja, jangan rapat-rapat saja," tegas Supardi saat dihubungi, Kamis (26/3/2020).
Lebih lanjut Supardi menyatakan, kalau masih berkutat pada persoalan positif atau negatif covid-19, Sumbar sudah ketinggalan.
Seharusnya, kata Supardi, dari awal Pemprov Sumbar sudah harus siap menanggung risiko terjelek sekalipun.
"Tidak dalam konteks positif atau negatif, kalau itu kajiannya, itu jelas kita tidak siap," ucap Supardi.
• UPDATE: 5 Warga Sumbar Positif Corona, Tersebar di Padang, Bukittinggi, Pessel dan Tanah Datar
Supardi menambahkan, sebelumnya DPRD sudah rapat dengan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Pada rapat tersebut, persoalan Covid-19 tidak lagi bicara tentang masalah apakah sudah positif atau belum.
"Kajian kita itu sejelek apapun yang terjadi di Sumbar, kita sudah harus siap menanggulanginya."
"Makanya, dari awal DPRD sudah wanti-wanti meminimalisir risiko dari Covid-19, sehingga kita siap dalam risiko apapun," jelas politisi Gerindra ini.
Supardi juga menegaskan, Pemprov harus siap bersama Pemda se Sumbar.
• Perwira Pukul 3 Bintara Polisi di Polres Padang Pariaman, Kapolri Perintahkan Tindak Tegas
Selain itu, menurut Supardi, Gubernur juga harus punya keberanian dan ketegasan kepada bupati dan wali kota.
Katanya, tidak semua harus didiskusikan dengan kepala daerah sebab posisi Gubernur itu sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.