BERITA POPULER SUMBAR

POPULER SUMBAR - 2 Pemuda Solok Kepergok Mesum Sesama Jenis| Aliansi BEM se-Sumbar Aksi Damai

Hingga 24 jam terakhir, pemberitaan populer di Kanal Sumatera Barat portal TribunPadang.com tentang dua orang pemuda kepergok mesum sesama jenis di se

Penulis: Emil Mahmud | Editor: Emil Mahmud
kolase Tribun Bogor/TribunJatim.com
ILUSTRASI: Mesum sesama jenis 

Demikian diungkapkan Direktur MV Mentawai Fast, Felix Iskandar saat ditemui TribunPadang.com, Rabu (4/3/2020).

Turis asing saat berada di Pelabuhan Muaro sebelum menaiki Kapal Mentawai Fast menuju Kepulauan Mentawai, Rabu (4/3/2020).
Turis asing saat berada di Pelabuhan Muaro sebelum menaiki Kapal Mentawai Fast menuju Kepulauan Mentawai, Rabu (4/3/2020). (TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA)

Dia mengatakan, sepinya penumpang tidak ada kaitannya dengan penyebaran virus corona.

Namun, karena adanya faktor periodesasi kunjungan wisatawan asing.

"Awal-awal tahun memang kerap terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing."

"Biasanya puncak kunjungan wisatawan asal mancanegara berada pada bulan April 2020," kata Felix Iskandar.

Felix Iskandar melanjutkan, ramainya  wisatawan asing bisa dilihat pada April 2020 sebab di waktu tersebut musim paling cocok buat surfing.

Ditambah, di waktu tersebut semua resort sudah membuka pelayanan.

Sedangkan pada rentang Januari hingga Maret mayoritas tutup.(*)

Berita selengkapnya klik di sini!

3. Aliansi BEM se-Sumbar Gelar Aksi Damai di Gedung DPRD Sumbar, Tolak RUU Omnibus Law

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se Sumbar menggelar aksi damai di Gedung DPRD Sumbar, Rabu (4/3/2020).

Ada dua point utama yang dituntut ratusan mahasiswa tersebut, pertama, menolak RUU Omnibus law.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se Sumbar menggelar aksi damai di Gedung DPRD Sumbar
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se Sumbar menggelar aksi damai di Gedung DPRD Sumbar (TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita)

Menurut admin pergerakan BEM KM Unand, Ikhsan Guciano, Indonesia memiliki sistem hukum yang berbeda dari negara-negara luar tetapi Omnibus law diadopsi dari negara luar dan tidak sesuai dengan negara Indonesia sendiri.

Menurut dia, banyak elemen masyarakat yang dirugikan akibat adanya Omnibus law tersebut.

"Kita menuntut DPRD Sumbar menyatakan sikap, Ketua DPRD Sumbar harus menolak omnibus law," tegas Ikhsan.

Sumber: Tribun Padang
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved