Wagub Sebut Masalah Tol Padang-Pekanbaru Bermula dari Penetapan Harga oleh Tim Appraisal

Wagub Sumbar Nasrul Abit: Masalah Tol Padang-Pekanbaru Bermula dari Penetapan Harga oleh Tim Appraisal

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Nasrul Abit mengatakan permasalahan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru berawal dari penetapan harga oleh tim appraisal.

Nasrul Abit mengatakan, tim appraisal menetapkan harga tak sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang baru.

Padahal, kata Nasrul Abit saat groundbreaking malahan tidak masalah dan masyarakat telah setuju.

Hal itu mengemuka dalam agenda FGD bertema, Win Win Solution, Upaya Percepatan Pembangunan Tol Padang -Pekanbaru dan Dampaknya bagi Perkembangan Ekonomi Sumatra Barat (Sumbar), di Grand Inna Hotel, Padang pada Kamis (27/2/2020).

"Masalah timbul setelah ada penetapan harga oleh tim appraisal. Masyarakat tempo hari setuju, tidak ada masalah," tegas Nasrul Abit.

Nasrul Abit menambahkan, saat penetapan, Pemprov tidak diberitahu kalau harga yang telah ditetapkan appraisal itu sudah putus.

Kemudian, pihak Pemprov Sumbar berdiskusi dengan asosiasi appraisal.

"Akhirnya ada jalan, harga itu bisa diubah melalui putusan pengadilan. Ternyata masyarakat tidak mau didampingi pengacara dari Pemda," ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit mengatakan, namun yang digugat bukan masalah harga, melainkan soal materi yang tidak cocok.

"Akhirnya tidak bisa lagi mengubah harga itu," paparnya.

Kemudian, Pemprov kata Nasrul Abit telah berkirim surat ke Menko Maritim hingga Menko Perekonomian tapi tidak ada jawaban.

• Pemko Padang Rancang Perwako Perlindungan Ulama dan Tokoh Masyarakat, Mahyeldi: Sudah Kita FGD-kan

• Tol Padang-Pekanbaru Ditolak Warga Limapuluh Kota,Nasrul Abit:Tidak akan Ada Keputusan yang Otoriter

Kemudian, Menteri PU mengatakan, berapapun harga appraisal yang dikeluarkan akan dibayarkan.

Harga itulah yang sampai saat ini masih berproses di pengadilan.

Menurut Nasrul Abit, pembangunan gunanya untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk pribadi.

"Proses terakhir sampai ke Polda dan sudah ada keputusan yang diambil," kata Nasrul Abit.

Nasrul Abit menyebutkan bahwa masyarakat seolah-olah berpikiran pembangunan jalan tol akan menerobos 246 rumah tersebut.

Nasrul Abit mengatakan, itu tidak bisa dilakukan dan harus mencari lahan lain.

"Saya katakan, trase dipindahkan ke Timur karena dinilai risikonya lebih kecil dan tidak menyengsarakan masyarakat. Begitu tata cara kami melindungi masyarakat. Kami tidak gegabah. Kemudian, dipindahkan lah ke Timur Kepala Hilalang sepanjang 36,6 Km," tegas Nasrul Abit.

Lalu, muncul lagi permasalahan tol akan menerobos kuburan dan lainnya di Lima Puluh Kota.

Hal itu muncul setelah pihak JICA datang ke kabupaten tersebut.

Nasrul Abit dengan tegas membantah, lokasi pembangunan tol di daerah tersebut belum finish.

"Gak ada ini belum putus. Kita tidak mau menyengsarakan masyarakat," ucap Nasrul Abit. (*)