Calon Perseorangan Maju Pilkada Sumbar 2020, Pengamat: Bentuk Protes Terhadap Birokrasi di Parpol

Banyak Calon Perseorangan Maju Pilkada Sumbar 2020, Pengamat: Bentuk Protes Terhadap Birokrasi di Parpol

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pertarungan politik di Sumbar kian ramai menyusul bermunculannya figur yang akan maju dari jalur independen.

Pengamat Politik Universitas Negeri Padang (UNP), Eka Vidya Putra, mengatakan banyak faktor yang menyebabkan bakal calon maju jalur perseorangan (independen).

Secara nasional, Eka Vidya Putra menyebut hal itu berkaitan dengan pembiayaan.

Bakal calon atau kandidat merasa pembiayaan maju Pilkada melalui partai politik (Parpol) itu lebih mahal.

Meski semua partai politik membantah, kata Eka, tapi memang selalu berkaitan dengan 'uang mahar'.

"Hampir semua bakal calon mengakui mahalnya biaya maju melalui parpol," jelas Eka Vidya Putra, Selasa (11/2/2020).

Selain itu, Eka menilai secara birokrasi proses maju lewat parpol berbelit-belit dan secara waktu tidak ada kepastian.

Menurut Eka, maju sebagai calon kepala daerah melalui parpol seperti mengurus perizinan di pemerintahan.

"Biaya tidak pasti, waktu tidak pasti, dan proses berbelit-belit. Dapat disimpulkan, itu ada persoalan di birokratisasi dan transparansi di partai politik," terang Eka Vidya Putra.

Menurut Eka, bakal calon kepala daerah itu memilih maju melalui jalur perseorangan untuk menghindari proses kelembagaan politik yang berbelit-belit, tidak menentu, dan lainnya.

"Bisa dikatakan hal tersebut bentuk protes mereka terhadap proses birokrasi di parpol," sambung Eka Vidya Putra.

Selanjutnya, kata Eka, yang menyebabkan bakal calon kepala daerah tidak maju
melalui parpol bisa jadi mereka sendiri orang-orang baru yang maju secara langsung pada politik praktis.

Karena baru maju di politik praktis, maka secara umum dan lebih dalam mereka juga tidak punya jejaring masuk ke parpol.

"Terakhir, mereka memang merasa punya dukungan yang lebih kuat di masyarakat," tutur Eka Vidya Putra.

Di sisi lain, Eka Vidya Putra menjelaskan, berdasarkan peluang, semestinya peluang bakal calon perseorangan maju Pilkada kuat karena dia mengumpulkan KTP.

Mengumpulkan KTP berarti secara langsung telah mendapat dukungan setidaknya sebanyak KTP yang mereka kumpulkan.

Tetapi secara realitas, kecuali di Bukittinggi, jelas Eka, bakal calon perseorangan yang maju Pilkada selalu kalah.

Berdasar hal itu, menurut dia, perlu dipertanyakan, apakah KTP yang bakal calon kumpulkan benar atau tidak secara prosedur.

Kalau seandainya benar, kata dia, minimal syarat itu sebanyak KTP yang mereka kumpulkan.

"Tapi faktanya kemudian, tidak ada keseimbangan, malah jauh perbandingannya antara KTP yang dikumpulkan dengan suara yang diperoleh ketika Pemilu," tambah Eka

Untuk itu, kata Eka, ketika maju melalui jalur independen, bakal calon harus memenangkan ide yang bisa disampaikan ke publik kenapa dia maju jalur perseorangan.

"Dia harus menyatakan argumentasi dengan baik," tutup Eka Vidya Putra. (*)