Breaking News:

Kepala Daerah Terjaring OTT KPK tapi Tetap Dapat WTP dari BPK? Ternyata Ada Penjelasannya

Laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga pemerintahan itu secara umum pencatatannya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
TribunPadang.com/RizkaDesriYusfita
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sumbar Yusnadewi 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sumbar Yusnadewi tak menampik banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Namun daerah yang dipimpinnya tetap mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Menurut, Yusnadewi WTP bukan kebenaran tetapi sebuah kewajaran.

"Laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga pemerintahan itu secara umum pencatatannya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)," jelas Yusnadewi saat berdiskusi dengan awak media, Kamis (16/1/2020).

Soal Opini WTP Pemerintah Daerah, Kepala BPK Perwakilan Sumbar: Itu Bukan Hal yang Luar Biasa

7 Pejabat pada BPKAD dan Bapenda Pemkot Padang Bergeser, Ada Rotasi dan Promosi Jabatan

Lanjut Yusnadewi, WTP yang dikeluarkan BPK juga tidak menjamin kepala daerah itu bebas dari korupsi.

Terkait adanya kaitan antara opini WTP dengan tertangkapnya kepala daerah bisa atau mungkin saja terjadi.

Tetapi bisa juga hal itu tidak ada kaitan.

Dijelaskannya, kalau misalnya OTT terjadi karena suatu hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang tidak benar dan kemudian ditangkap, hal itu akan saling terkait.

Itu akan terlihat di dalam hasil pemeriksaan BPK.

Halaman
12
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved