Cek Hasil Pengumuman Seleksi Administrasi CPNS 2019 Kepolisian Negara Republik Indonesia

TRIBUNPADANG.COM - Seleksi administrasi CPNS 2019 untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah dirilis.

Sesuai dengan Pengumuman Nomor: Peng/12/XII/KEP./2019 disampaikan sebanyak 2.564 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi, sedangkan 149 pelamar dinyatakan tidak lolos seleksi adminstrasi.

• Hasil Seleksi Administrasi CPNS Padang Diumumkan, dari 4.490 Pendaftar Sebanyak 2.894 Pelamar Lulus

• Daftar Link 19 Pemerintah Daerah yang Telah Mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019

Bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi wajib mengambil nomor peserta ujian di Polda/Panitia Daerah (Panda) sesuai formasi yang dilamar.

Peserta yang dinyatakan lolos juga wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Computer Assisted Test (CAT).

Untuk pengambilan nomor ujian akan diinformasikan lebih lanjut melalui http://cpns.polri.go.id/.

• Hari Ini Hasil Seleksi Administrasi CPNS di BKKBN Diumumkan, Ketahui Hasilnya di Akun SSCN 2019

• Simak Cara Cek Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS Pemprov Sumbar

Bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos seleksi adminitrasi dapat mengajukan sanggah.

Berikut cara mengajukan sanggah dikutip dari cpns.polri.go.id:

1. Sanggahan dilaksanakan secara online melalui https://sscn.bkn.go.id/, sanggahan hanya dapat dilakukan satu kali.

2. Masa sanggah mulai tanggal 12 hingga 16 Desember 2019 pukul 08.00 hingga 15.00 waktu setempat.

3. Pengumuman hasil sanggah akan diumumkan pada 19 Desember 2019.

• Pendaftar CPNS 2019 Sudah Bisa Melihat Jumlah Pelamar Masing-masing Instansi di sscn.bkn.go.id

• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS Kemenag 2019 Secara Resmi Diundur Hingga 16 Desember

Anda dapat cek daftar lengkap nama yang lolos seleksi administrasi Polri di sini

Berikut beberapa instansi, dan lembaga yang telah masuk dalam tahapan sudah mengunggah pengumaman seleksi administrasi CPNS 2019, dikutip dari akun Twitter @BKNgoid:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. 

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 7. 

3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 7.