SUMBAR- CPNS Kemenkumham, 77 Formasi Lulusan SMA| Seputar Pilgub Sumbar

TRIBUNPADANG.COM - Sederetan berita populer kanal berita, Sumbar yang menghiasi portal TribunPadang.com sepanjang Rabu (20/11/2019) kemarin.

Ada sejumlah berita yang sangat diminati pembaca TribunPadang.com yang akan disajikan lagi ringkasannya Kamis  (21/11/2019) hari ini.

1 CPNS 2019 Kemenkumham Sumbar, Ada 77 Formasi Lulusan SMA, Pelamar Mencapai 3.897 Orang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Sumatera Barat ( Sumbar) mengumumkan pembukaan calon pegawai negeri sipil ( CPNS) 2019 pada Senin, 11 November 2019 lalu.

Pendaftaran CPNS Kemenkumham dibuka hingga 25 November 2019.

Hingga Selasa (19/11/2019) pendaftar Kemenkumham Wilayah Sumbar sudah mencapai 3.897 orang.

Plt Kabag Umum Kemenkumham Kantor Wilayah Sumbar Sapawi mengatakan, untuk tahun 2019 Kemenkumham Sumbar diberi kuota CPNS hanya untuk lulusan SMA Sederajat.

"Dalam penerimaan CPNS 2019, Kemenkumham membuka formasi 77 untuk lulusan SMA," kata Sapawi.

"Jumlah formasi yang dibuka untuk penjaga tahanan sebanyak 73 dan jabatan pemeriksa keimigrasian sebanyak 4 orang," jelasnya.

Sapawi mengatakan, jumlah formasi yang diterima masih kurang, karena belum mencukupi kebutuhan PNS untuk Kemenkumham Wilayah Sumbar.

"Memang kamu butuh penjaga tahanan, karena lapas dan rutan di Sumbar sudah Overcrowded, sementara jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah warga binaan," terang Sapawi.

Nantinya, 77 orang PNS yang lulus akan ditempatkan di lapas dan rutan serta pemeriksa keimigrasian.(*)

Berita selengkapnya klik di sini!

2  Nama Ikut Penjaringan Balongub-balonwagub di DPW PAN Sumbar, Berikut Nama-namanya

Sebanyak tiga bakal calon gubernur dan wakil gubernur (Balongub-balonwagub) Sumatera Barat (Sumbar) telah mendaftarkan diri di Partai Amanat Nasional (PAN) Sumbar.

Ketiga bacalongub-balonwagub yang sudah mendaftarkan diri antara lain; Shadiq Pasadiqoe, Ali Mukhni dan Indra Catri.

Sekretaris tim penjaringan PAN untuk Pilkada 2020 Darmon mengatakan, sejak dibuka 1/11/2019 lalu, beberapa bakal calon mulai mendatangi sekretariat tim penjaringan untuk mendaftarkan dirinya menjadi calon gubernur maupun wakil gubernur melalui PAN.

"Di DPW Sumbar yang sudah mendaftar dan mengembalikan formulir pendaftaran itu tiga orang calon. PAN ke depan, Alhamdulillah, kita sudah punya calon untuk maju Pilkada Sumbar," ucap Darmon.

Darmon mengungkapkan, selain tiga nama tersebut dua nama lainnya yakni kader demokrat Mulyadi dan Reydonnyzar Moenek juga sudah mengambil formulir pendaftaran.

"Tapi mereka belum mengembalikan formulir hingga saat ini. Kesepakatan kami hari ini paling lambat. Jika ada perubahan, nanti akan dirapatkan kembali," terang Darmon.

Setelah pendaftaran ditutup, ujarnya, tim penjaringan akan melakukan verifikasi dan identifikasi calon yang sudah mendaftar.

Mulai dari syarat dan kelengkapannya, lalu akan dirumuskan secara bersama-sama.

Setelah itu, DPW akan memberikan informasi kepada DPP terhadap hasil penjaringan verifikasi dan identifikasi tersebut.(*)

Berita selengkapnya klik di sini!

3  Empat Rumah Sakit di Sumbar Terkendala Layani Pasien karena Tunggakan BPJS

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit mengatakan empat rumah sakit di Sumbar terkendala dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Empat rumah sakit tersebut tidak bisa maksimal melayani pasien karena dana yang belum dibayarkan BPJS.

Keempat Rumah Sakit tersebut di antaranya, Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, Ahmad Mochtar Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Daerah Solok dan Rumah Sakit Jiwa Prof HB Saanin Padang.

Hingga November ini jika tidak ada jalan keluar, mungkin Desember mereka tidak bisa memberi pelayanan," kata Nasrul Abit.

Nasrul Abit mengatakan, pihaknya juga tidak bisa mendesak pihak rumah sakit karena rumah sakit juga membutuhkan biaya untuk operasionalnya.

Dia mendapat informasi, keterlambatan pembayaran dana oleh BPJS memang karena dana di BPJS juga sedang defisit.

"Mereka mengatakan, dana di BPJS juga tidak ada," ucap Nasrul Abit.

Sebagai solusi, pihaknya akan melakukan rapat kembali bersama Badan Keuangan Daerah, Dinas Kesehatan, dan pihak terkait Jumat nanti.

Untuk sementara, dia meminta pihak rumah sakit tetap beroperasional sembari mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut.(*)

Berita selengkapnya klik di sini!