DPRD Padang Inginkan Sanksi Tegas Terkait Oknum ASN Kena OTT Pungli

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Oknum ASN Padang, DPRD Padang Inginkan Sanksi Tegas

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Azwar Siri menilai wali Kota Padang perlu memberikan sanksi menyusul tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oknum ASN baru-baru ini.

Menurutnya, saat ini memang masih dilakukan proses hukum untuk oknum ASN Pemkot Padang tersebut.

"Oleh karena itu, perlu diberi sanksi agar menjadi pelajaran bagi para ASN lainnya," kata Azwar Siry menjawab wartawan, di Padang pada Senin (21/20/2019).

Sebelumnya, dilansir pemberitaan bahwa seorang oknum pegawai Bapenda Padang yang berstatus ASN Pemkot Padang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (pungli) oleh polisi di Padang, Jumat (18/10/2019) siang.

• Kronologi OTT Pungli Oknum ASN Bapenda Padang Ditangkap Depan Kantor hingga Barang Bukti Rp33,5 Juta

• Oknum Pegawai Bapenda Padang Terjaring OTT Pungli, Sekda Amasrul: ASN Jangan Main-main

Lanjut, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Padang, Manufer Putra Firdaus menilai Pemkot Padang patut dipertanyakan dalam membina Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan kerjanya.

Selain itu, Pemkot Padang harus transparansi tentang biaya pengurusan BPHPT (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) untuk masyarakat.

"Selama ini masyarakat atau orang per orangan diduga masih ada yang dipersulit untuk mengurus BPHPT tersebut," tambah Manufer Putra Firdaus.

Sebaliknya, kata Manufer Putra Firdaus bahwa ada pula pihak atau perorangan, yang justru dipermudah urusan BPHPT.

"Sekarang dipertanyakan kenapa ada beberapa orang yang lancar mengurus itu? Apakah ada intervensi dari pejabat ASN atau mulusnya urusan karena adanya deal-dealan uang? Jadi jangan salahkan masyarakat beranggap begitu, sangat wajar," tambah Manufer Putra Firdaus.

Dikatakan juga Pemkot Padang harus mempertegas peraturan terhadap pegawai khususnya para ASN.

"Berilah mereka suatu konsekuensi terhadap sebuah pelanggaran yang dilakukan," ungkap Manufer Putra Firdaus.

Karenanya, imbuh Manufer Putra Firdaus seharusnya ada penjaringan dan uji kelayakan untuk seorang ASN yang akan menempati jabatannya.

Respon Pemkot Padang