BUMDes Tepat Kelola Hutan Desa, Permendes Dukung Masyarakat Manfaatkan Dana Desa untuk Kelola Hutan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurutnya lembaga yang paling tepat untuk mengelola hutan desa.
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Desrianto Boy mengatakan hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting.
Menurutnya, hutan mampu menghasilkan barang yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Selain meningkatkan ekonomi masyarakat, hutan juga tempat berlangsungnya kehidupan hewan dan tumbuhan.
"Sumber penghidupan manusia di sekitar itu. Pemerintah harus memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari. Hutan desa dapat dimanfaatkan secara optimal," kata Desrianto Boy.
Dijelaskan Desrianto Boy, selama ini banyak orang beranggapan hutan tidak akan habis jika digunakan secara terus menerus.
• Ada 862 BUMDes di Sumbar, Pemprov Dorong Gerakkan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Kenyataannya, hutan berangsur mengalami perubahan karena memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di desa.
Di antaranya, usaha industri, perkebunan, dan pertambangan sehingga berimbas kepada kehidupan masyarakat desa dan berakibat pada munculnya bencana alam, kekurangan air, dan erosi.
"Pemanfaatan hutan harus dilakukan secara optimal dan efisien. Masyarakat meningkat ekonominya dan hutan juga tetap lestari," tutur Desrianto Boy.
Munculnya paradigma baru bahwasanya pengelolaan hutan tidak hanya lingkungan sosial ekonomi, hutan juga dapat meningkatkan aspek ekonomi kerakyatan.
Maka, kata dia, diperlukan sebuah lembaga untuk mengelola hutan desa.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurutnya lembaga yang paling tepat untuk mengelola hutan desa.
"Permendes mendukung masyarakat untuk memanfaatkan dana desa dalam mengelola hutan.
Kalau tidak ada dana desa, masyarakat bisa memanfaatkan BUMDes," terangnya.
Ia berharap BUMDes dan BUMNag dapat berkolaborasi dalam mengelola hutan yang berbasis ekonomi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan itu sendiri.
Kasubdit Pengembangan Usaha Bumdes Kemendes
Febrian Alyuswan mengatakan BUMDes merupakan badan usaha istimewa karena sifatnya yang begitu ekslusif karena diberi modal baru bekerja.
"Genetika BUMDes adalah bisnis sosial, tidak hanya mencari keuntungan," katanya.
Di samping itu, Manajer Pengelolan Pengetahuan KKI Warsi Rainal Daus mengatakan KKI Warsi berkomitmen bersama pemerintah dan masyarakat desa, bahkan tingkat nasional berupaya bagaimana masyarakat tetap mengelola daerah mereka sendiri.
"KKI Warsi konsentrasi pada pemberdayaan. Masyarakat masih belum merasa hutan milik mereka," sebut Rainal Daus.
Oleh karena itu, menurutnya masyarakat harus membiasakan diri untuk memahami bahwa hutan adalah milik mereka dan bisa dikelola. (*)