Pemerintah Serius Tertibkan Truk ODOL, Targetkan 2021 Truk ODOL Lenyap

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mulai bertindak tegas menertibkan truk yang kelebihan muatan dan dimensi atau Over Dimension and Over Load

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi.jpg 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mulai bertindak tegas menertibkan truk yang kelebihan muatan dan dimensi atau Over Dimension and Over Load (ODOL).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, jika dipaksa mengikuti aturan, cepat atau lambat truk ODOL bakal lenyap.

Pemerintah menargetkan 2021 persoalan ODOL selesai.

Bak Truk yang Lebihi Dimensi di Sumbar Dipotong, Dirjen Perhubungan Darat: Demi Keselamatan

POPULER SUMBAR - Gubernur Sumbar: Kami Tidak Bisa Melarang| Siswa Sulap Daun Pepaya Jadi Keripik

Strategi yakni mempersempit ruang gerak mobil truk yang kelebihan muatan dan dimensi.

"Jika kedapatan truk ODOL masuk ke pelabuhan, mohon maaf truk harus kembali. Bahaya bukan hanya truk, tapi juga kapal," tegas Budi Setiyadi, kemarin, Senin (7/10/2019).

Selain di pelabuhan, awal Januari 2020 truk ODOL tidak diperbolehkan lagi masuk jalan tol.

Untuk mendeteksi truk ODOL, pemerintah akan memasang alat terutama di kawasan industri yang akan memberikan sinyal bahwa truk tersebut kelebihan dimensi dan muatan.

Perantau Minang Bertahap Tinggalkan Wamena Papua, Gubernur Sumbar: Kami Tidak Bisa Melarang

Pelajar Wamena Papua yang Eksodus ke Sumbar Dijamin Pendidikannya, Wagub: Jangan Tanya Persyaratan

Pemerintah, kata Budi Setiyadi, juga terus mendorong pemberian tilang dalam jumlah yang banyak kepada pelaku logistik maupun operator.

Hal tersebut diharapkan mereka jera dan bisa segera melakukan normalisasi terhadap truk.

Jika sanksi yang diberikan kurang membuat jera, ditambahkan Budi Setiyadi, pemerintah akan membuat semacam rekayasa hukum.

BREAKING NEWS: 433 Perantau Minang di Wamena Papua Tiba di Sumbar, 185 Lagi dalam Perjalanan

Pasca Pelantikan, DPRD Sumbar Kebut Pembahasan RAPBD 2020 dan Lima Ranperda

"Saya berharap ketika ada revisi UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, besaran denda untuk truk yang kedapatan kelebihan muatan dan dimensi ditinggikan.

Harapan masyarakat baik pelaku logistik termasuk operator berhati-hati untuk tidak melakukan pelanggaran," terang Budi Setiyadi.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2019, pihaknya mencatat 1.600.000 kendaraan sudah ditindak dengan tilang.

KISAH INSPIRATIF-Supardi Pernah Jualan Pakaian hingga Mainan Anak-anak, Kini Jadi Ketua DPRD Sumbar

Dari jumlah tersebut, 60 persen over loading atau kelebihan muatan dan 3,2 persen over dimensi.

"Kami akan menindak tegas seluruh dealer truk dan karoseri yang masih melakukan penawaran ubahan (modifikasi) pada bagian sasis dan dimensi bak. Mereka akan dikenakan pasal," tutur Budi Setiyadi. (*)

Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved