Di Hadapan KPK, Gubernur Sumbar Blak-blakan Soal Setoran Partai dan Mahalnya Biaya Pilkada

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno blak-blakan soal setoran kepala daerah untuk partai politik di hadapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Irwan, banyaknya kepala daerah korupsi itu disebabkan banyak hal.

Di antaranya demi memenuhi setoran sejumlah uang untuk partai politik (parpol).

"Kepala daerah memberi uang ke parpol. Ada yang tiap bulan dan ada yang tiap tahun. Kemudian ada juga pada setiap acara, pokoknya macam-macam.

Kepala daerah itu pengeluarannya luar biasa. Tentu, untuk menggerakkan organisasi pasti butuh uang.

Saya, kalau ada uang, dikasih. Kalau nggak ada, ya enggak. Tergantung aja, masa nggak dibantu," ungkap Irwan Prayitno.

• Optimalisasi Penerimaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah se Sumbar Teken MoU dengan DJP dan BPN

Dikatakan Irwan Prayitno, partai politik adalah suatu organisasi yang mencetak pemimpin.

Mereka punya tanggung jawab termasuk mengirim semua legislator atau kader politiknya.

Biaya Pilkada harus dikeluarkan dari kantong calon kepala daerah yang diusung yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

Kondisi tersebut memaksa calon meminta bantuan pihak lain yang tentunya berkaitan dengan adanya kepentingan.

"Pilkada itu kan mencari pemimpin untuk rakyat. Itu kan kepentingan negara, mestinya negara yang biayai semua. Ini masa calon yang membiayai.

Dari mana duitnya? Kalau yang maju birokrat, ya pasti akan korupsi karena menutupi dana kampanye," ucap Irwan Prayitno.

• Tim Pra PON Futsal Sumbar Tidak Dibebani Target di Turnamen Rafhely Specs Cup IX-2019

Ia menakar gaji birokrat hanya jutaan rupiah, sedangkan biaya Pilkada mencapai miliaran rupiah.

Hal tersebut tentu menyulitkan calon kepala daerah tersebut untuk maju.

Kemudian, ketika menjadi kepala daerah, banyak warga yang minta bantuan. Sementara, PAD hanya dari hotel dan restoran.

Oleh karena itu, Irwan Prayitno meminta negara harusnya membiayai pemilihan kepala daerah.

Sehingga parpol tidak lagi meminta uang kepada kadernya.

• KPK Dorong Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Sumbar, Pemda se Sumbar Teken MoU dengan BPD

"Kalau uang di parpol tidak cukup, tentu mereka meminta kepada kader yang menduduki jabatan.

Kalau tidak memberi, tidak akan bisa diusulkan atau malah diberhentikan dari parpol. Ujung-ujungnya tertangkap KPK," ujar Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno berharap pada proses Pilkada bisa terpilih pemimpin yang terbaik.

"Meskipun ia tidak punya uang, tapi ia potensial bisa jadi maju pada Pilkada.

Dan dia tidak punya beban ketika telah menjadi kepala daerah untuk membayar parpol dan tim sukses," ujar Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno mengingatkan kepala daerah harus betul-betul waspada.

• Wakil Gubernur Nasrul Abit Berharap Sawahlunto Bisa Dongkrak Wisatawan ke Sumbar

"Jangan cari peluang dan jangan juga melanggar aturan. Nafsu ini memang tidak terbatas, namun jangan mengumbar nafsu.

Pandai-pandai lah menahan diri, dengan begitu akan selamat dunia dan akhirat. Itu pesan buat kita semua," ucap Irwan Prayitno.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thony Saut Situmorang mengatakan, parpol adalah harapan bangsa, karena mereka menetaskan pemimpin.

"Di negara lain parpol dibiayai, jadi bisa fokus untuk menjaga dan membangun peradaban demokrasi. Apakah seribu per suara, atau lainnya.

Angka tersebut masih kita kaji. Setiap parpol dapat berapa," ujar Thony Saut Situmorang.

KPK mendukung pemberian dana kepada parpol karena dengan begitu Indonesia bisa membangun partai politik yang berintegritas, kuat, dan cerdas.(*)