Di Hadapan KPK, Gubernur Sumbar Blak-blakan Soal Setoran Partai dan Mahalnya Biaya Pilkada

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno blak-blakan soal setoran kepala daerah untuk partai politik di hadapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Irwan, banyaknya kepala daerah korupsi itu disebabkan banyak hal.

Di antaranya demi memenuhi setoran sejumlah uang untuk partai politik (parpol).

"Kepala daerah memberi uang ke parpol. Ada yang tiap bulan dan ada yang tiap tahun. Kemudian ada juga pada setiap acara, pokoknya macam-macam.

Kepala daerah itu pengeluarannya luar biasa. Tentu, untuk menggerakkan organisasi pasti butuh uang.

Saya, kalau ada uang, dikasih. Kalau nggak ada, ya enggak. Tergantung aja, masa nggak dibantu," ungkap Irwan Prayitno.

• Optimalisasi Penerimaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah se Sumbar Teken MoU dengan DJP dan BPN

Dikatakan Irwan Prayitno, partai politik adalah suatu organisasi yang mencetak pemimpin.

Mereka punya tanggung jawab termasuk mengirim semua legislator atau kader politiknya.

Biaya Pilkada harus dikeluarkan dari kantong calon kepala daerah yang diusung yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

Kondisi tersebut memaksa calon meminta bantuan pihak lain yang tentunya berkaitan dengan adanya kepentingan.

"Pilkada itu kan mencari pemimpin untuk rakyat. Itu kan kepentingan negara, mestinya negara yang biayai semua. Ini masa calon yang membiayai.

Dari mana duitnya? Kalau yang maju birokrat, ya pasti akan korupsi karena menutupi dana kampanye," ucap Irwan Prayitno.

• Tim Pra PON Futsal Sumbar Tidak Dibebani Target di Turnamen Rafhely Specs Cup IX-2019

Ia menakar gaji birokrat hanya jutaan rupiah, sedangkan biaya Pilkada mencapai miliaran rupiah.

Hal tersebut tentu menyulitkan calon kepala daerah tersebut untuk maju.