Sidang Gugatan Pilpres Direncanakan Digelar Jumat 14 Juni, BPN Minta Komisioner KPU Diberhentikan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) ataupun Tim Kampanye Nasional (TKN) sudah mempersiapkan berbagai hal menjelang sidang gugatan Pilpres 2019 yang dilaks

Sidang Gugatan Pilpres Direncanakan Digelar Jumat 14 Juni, BPN Minta Komisioner KPU Diberhentikan
warta kota
pengamanan-mk-jelang-sidang-sengketa-pilpres_20190612_200801 

TRIBUNPADANG.COM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) ataupun Tim Kampanye Nasional (TKN) sudah mempersiapkan berbagai hal menjelang sidang gugatan Pilpres 2019 yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang gugatan Pilpres 2019 yang direncanakan akan digelar pada Jumat (14/6/2019) mendatang, jadwalnya adalah penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon presiden dan wakil presiden.

Diketahui, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK, Jumat (24/5/2019) pukul 22.44 WIB.

Sekjen Kemenag: Menag Lukman Hakim Saifuddin Mengintervensi Memasukkan Nama Haris Hasanuddin

1 Rumah Warga Padang yang Ditinggal Pergi Pemiliknya Terbakar, 1 Mini Bus Berhasil Diselamatkan

DOWNLOAD MP3 Faded Alan Walker, Tersedia Terjemahan Lirik Lagu Dalam Bahasa Indonesia (VIDEO)

Prabowo-Sandi menggugat hasil Pilpres 2019 setelah kalah dari pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Menurut hasil rekapitulasi KPU, jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara.

Sementara perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara.

Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen suara.

1. Minta Komisioner KPU Diberhentikan

Ketua KPU RI Arief Budiman (Danang Triatmojo)
Ketua KPU RI Arief Budiman (Danang Triatmojo) ()

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui petitum perbaikan permohonan sengketa hasil pilpres meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberhentikan Ketua dan Komisioner KPU.

Dikutip dari Kompas.com, Ketua KPU Arief Budiman menyebut bahwa persoalan etik penyelenggara pemilu menjadi wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Tim Hukum Prabowo-Sandi Lengkapi Bukti Gugatan Hasil Pilpres 2019

Berikut Profil Sembilan Hakim MK yang Akan Menangani Sengketa Pilpres 2019

Hamdan Zoelva Sebut Hasil Pemenang Pilpres Bisa Jadi Berubah dari Jokowi ke Prabowo

Halaman
1234
Editor: Mona Triana
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved