KPID Sumbar Minta Masyarakat Awasi Siaran Kampanye Dimulai dari 24 Maret hingga 13 April 2019

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat, Afriendi meminta masyarakat agar turut terlibat dalam mengawasi siaran kampanye yang su

KPID Sumbar Minta Masyarakat Awasi Siaran Kampanye Dimulai dari 24 Maret hingga 13 April 2019
istimewa/KPID Sumbar
Ketua KPID Sumbar, Afriendi membuka kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2019 di salah satu hotel di Kabupaten Padang Pariaman, Senin (25/3/2019). 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG PARIAMAN - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat, Afriendi meminta masyarakat agar turut terlibat dalam mengawasi siaran kampanye yang sudah boleh ditayangkan di Lembaga Penyiaran televisi maupun radio.

"Iklan kampanye sudah dimulai sejak 24 Maret sampai 13 April 2019 sehingga dibutuhkan peran masyarakat untuk ikut mengawasinya agar terwujudnya Pemilu yang jujur dan bersih," kata Afriendi dalam seminar penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan iklan kampanye dan penyiaran politik pada Pemilu 2019 yang digelar di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Senin (25/3/2019).

Ramalan Zodiak Keuangan Minggu Ini, Libra dan Scorpio Mengalami Pasang Surut, Bagaimana Zodiakmu ?

Persija Jakarta Bersiap Jalani Laga Padat, Ivan Kolev Beri Waktu 7 Pemain U-20 Adaptasi Tim Senior

KPID Sumbar, lanjutnya memiliki keterbatasan untuk mengawasi siaran kampanye karena jumlah Lembaga Penyiaran tidak sebanding dengan banyaknya sumber daya manusia di KPID Sumbar.

Di Sumbar setidaknya ada sekitar 120 Lembaga Penyiaran, 100 di antaranya merupakan radio dan 20 televisi berjaringan dan televisi kabel.

"Jumlah Komisioner tujuh orang dan tenaga pemantau sembilan orang sehingga tidak akan cukup untuk memantau seluruh lembaga penyiaran tersebut," ujarnya.

7 Fakta Remaja Dicabuli Ayah Kandung di Pasbar dan Lahirkan Bayi di Padang, Polisi Periksa 4 Saksi

Promo JCO Maret 2019 Semua Varian Jcoffee Dibanderol Rp 25 ribu, Simak Syarat dan Ketentuan

Oleh sebab itu ia meminta masyarakat turut berpartisipasi dalam pengawasan iklan kampanye di Sumbar.

Iklan kampanye di lembaga penyiaran televisi dan radio selama 21 hari, telah dimulai dari tanggal 24 Maret sampai 13 April 2019. Namun, dalam pelaksanaannya berpotensi terjadi pelanggaran oleh lembaga penyiaran televisi dan radio maupun yang dilakukan menayangkan peserta pemilu baik pasangan capres, partai politik, calon DPD RI serta calon anggota legislatif dari peserta Pemilu 2019.

Sudah ada ketentuan durasi tayang di televisi maksimal 30 detik dan tidak lebih dari 10 kali sehari sementara radio durasi 60 detik dengan intensitas tayang 10 kali sehari, maka penayangan ketentuan ini harus intens diawasi termasuk keterlibatan masyarakat.

Trending Youtube Ini Video dan Cara Download Lagu On My Way Ost PUBG Alan Walker , Terjemahan Lirik

Ini Tanggapan Bawaslu Sumbar Terkait Kejadian yang Dialami Andre Rosiade di Pasar Sungai Rumbai

Misalnya jika ada Lembaga Penyiaran yang menayangkan iklan kampanye di televisi lebih dari 30 detik, maka masyarakat bisa mencatat nama media televisinya dan siapa yang ditayangkan dalam iklan tersebut, kemudian melaporkannya ke KPID Sumbar dan juga bisa ke KPU serta Bawaslu kabupaten/kota.

"Seandainya ada yang melanggar aturan akan kami berikan teguran, jika tak dipatuhi sanksi terberat adalah rekomendasi pencabutan izin siaran," ucapnya.

Sementara Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta, Dahliah Umar yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut mengatakan penyiaran dan Pemilu memiliki korelasi yang cukup erat.

"Peran media berpengaruh dalam segala aspek kehidupan masyarakat, oleh sebab itu Lembaga Penyiaran wajib menyajikan berita yang akurat dan tidak hoaks," ujarnya. (*)

(TribunPadang.com/Mona Triana)

Penulis: Mona Triana
Editor: Emil Mahmud
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved