Shelter Tsunami Ulak Karang, Padang Kondisinya Memprihatinkan, Sirene dan Listriknya Mati

Shelter Tsunami Ulak Karang, Padang kondisinya memprihatinkan, banyak fasilitas di dalamnya tak berfungsi, seperti aliran listrik dan air yang mati serta sirene peringatan tsunami juga mati.

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Saridal Maijar

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Shelter Tsunami Ulak Karang, Padang kondisinya memprihatinkan.

Banyak fasilitas di shelter yang terletak di Jalan Sumatera, Ulak Karang Utara, Kota Padang tersebut tidak berfungsi

Antara lain, listrik mati, toilet terkunci, dan sirene peringatan tsunami dalam kondisi rusak.

Pantauan Tribunpadang.com pada Kamis (14/2/2019) siang, bangunan yang dicat biru berpadu kuning itu, terlihat kusam.

Sejumlah kabel yang berada di bangunan empat lantai itu, terlihat sudah copot.

Di lantai tiga, terdapat toilet dan dapur.

Tapi ruangan itu terkunci.

Dari luar, dapur itu terlihat berantakan.

Sampah-sampah berserakan di dalamnya.

Lurah Ulak Karang Utara, Bambang Adiruscahaya mengakui banyak fasilitas di shelter tersebut tak berfungsi.

Misalnya aliran listrik yang tak tersambung, dan aliran air ke shelter juga mati.

Kemudian, kata dia, sirne peringatan tsunami yang dipasang di lantai paling atas, juga dalam kondisi rusak.

"Kita berharap agar sirne bisa diperbaiki," kata Bambang.

Sejak shelter itu dibangun, kata dia, tak ada orang yang ditugaskan untuk merawatnya.

"Shelter ini sifatnya memang tak boleh dihuni. Penjaganya juga tak ada," ujar Bambang.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Henry, juga mengakui bahwa shelter di Ulak Karang Utara tidak terawat.

Pemerintah Kota Padang, kata dia, tak bisa menganggarkan biaya perawatan shelter tersebut.

Sebab, shelter itu masih tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Shelter ini belum diserahkan ke Pemkot Padang, masih aset provinsi," sebut Henry.

Pihaknya sudah menyurati Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk penyerahan aset.

Dan saat ini masih menunggu proses peralihan aset.

"Kalau sudah tercatat sebagai aset Pemkot Padang, baru bisa kita anggarkan biaya perawatannya," kata Henry.(TribunPadang.com)