KemenHAM Perkuat Integritas ASN Dinkes Riau untuk Wujudkan Layanan Kesehatan Berbasis HAM

KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (KemenHAM) memperkuat pemahaman dan integritas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).

Sekretaris Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Ratih Ekarini Savitri, menegaskan bahwa layanan kesehatan yang berperspektif HAM menuntut aparatur bekerja secara profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, profesionalisme tercermin dari kemampuan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas, serta bebas dari perlakuan diskriminatif. Setiap warga negara, kata dia, berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, kondisi ekonomi, maupun status sosial.

"ASN dituntut tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas yang kuat dalam menjalankan tugas. Pelayanan yang berlandaskan HAM akan menciptakan kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap warga negara memperoleh hak kesehatannya secara setara," ujar Ratih dalam kegiatan yang digelar di Pekanbaru, Rabu (3/6/2026).

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelayanan kesehatan, mulai dari informasi prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, biaya, hak dan kewajiban pasien, hingga mekanisme pengaduan.

Baca juga: KemenHAM Sumbar Edukasi Siswa SMA Pertiwi 2 Padang: Bullying Itu Pelanggaran HAM, Jangan Diam

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, S.F. Hariyanto yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai langkah memperkuat kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan.

Menurutnya, ASN kesehatan merupakan garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga integritas, empati, dan pemahaman HAM harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap pelayanan.

"Pemenuhan hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas, perlu terus diupayakan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat, Dewi Nofyenti, menegaskan bahwa integritas aparatur menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut Dewi, pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan akses layanan, dan komitmen melayani tanpa diskriminasi.

Baca juga: Kanwil KemenHAM Sumbar-Riau Gandeng 49 OPD Riau Susun Laporan HAM Internasional

"Ketika integritas menjadi budaya kerja, masyarakat akan memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, responsif, dan berkeadilan. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga negara di bidang kesehatan," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Dr. Zulfikar Jaya Kusuma turut membahas tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan serta tantangan pelayanan kesehatan di era transformasi digital.

Ia menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan data kesehatan masyarakat, perlindungan data pribadi pasien, serta pemerataan akses layanan kesehatan berbasis teknologi.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan partisipasi peserta dari berbagai instansi terkait. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi, pemenuhan hak kelompok rentan, penguatan etika pelayanan publik, hingga tantangan mewujudkan layanan kesehatan yang berintegritas di tengah perkembangan teknologi kesehatan.

Melalui kegiatan ini, Kementerian HAM berharap ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau semakin memahami pentingnya integritas sebagai landasan pelayanan publik, sehingga hak kesehatan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal melalui layanan yang profesional, adil, inklusif, dan menghormati martabat manusia. (rls)